Penegak Hukum dan Bawaslu Didorong Gesit Usut Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berharap transaksi mencurigakan terkait kampanye Pemilu 2024 yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diusut dengan cepat oleh aparat penegak hukum (APH) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

PPATK menyatakan mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sejumlah rekening di luar rekening dana khusus kampanye (RKDK) partai politik yang ditengarai digunakan buat kegiatan kampanye.

Sumber dana transaksi mencurigakan itu menurut PPATK diduga berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, salah satunya pertambangan ilegal.

“Jadi, jangan diam tuh APH-nya maupun Bawaslunya, dipanggil (lalu ditanya) ini uang dari mana dan seterusnya. Jadi, saya dorong untuk diperiksa," kata Mahfud dalam keterangan video di Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/12/2023).

Mahfud juga menyinggung soal dugaan tindak pidana pencucian uang terkait transaksi mencurigakan itu. Menurutnya, aksi pencucian uang biasanya dilakukan dengan menitipkan dana bermasalah ke dalam rekening sejumlah pihak.

Tujuannya adalah buat menyamarkan jejak sumber dan pemilik dana diduga bermasalah itu.

Mahfud yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo menekankan, pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mendanai kampanye kegiatan politik harus dilakukan.

“Kalau itu memang pencucian uang supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa lah,” ujar Mahfud.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dugaan mereka melakukan pengawasan transaksi keuangan untuk kepentingan politik.

Dia menegaskan, PPATK melakukan pemeriksaan keuangan untuk menghindarkan pelaku kejahatan memanfaatkan momen Pemilu demi keuntungan pribadi atau kelompok.

“Kami hanya melakukan pemantauan terkait potensi pemilu dieksploitasi oleh para pelaku kriminal dengan menggunakan dana-dana ilegal dalam mendukung kontestasi,” papar Ivan saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (17/12/2023).

PPATK menyatakan sudah menyampaikan laporan itu kepada aparat penegak hukum.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu. Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye.

“Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” kata Ivan kepada media di Jakarta, Kamis (14/12/2023) pekan lalu.

“Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” sambung Ivan.

Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Ivan mengatakan, seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye selalu sibuk karena digunakan buat membiayai keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru volume transaksi pada RKDK cenderung datar.

Menurut dia, aktivitas transaksi diduga buat pembiayaan kegiatan kampanye justru terdeteksi dari rekening-rekening lain dan diduga terkait kepada bendahara partai politik.

"Rekening khusus dana kampanye untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya," ucap Ivan.

Ivan menyampaikan, saat ini PPATK terus melakukan pelacakan (tracing) aktivitas transaksi pada rekening terkait kampanye Pemilu 2024. Termasuk di antaranya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye capres-cawapres dan partai politik.

(Penulis: Tatang Guritno | Editor: Jessi Carina)