Wapres Akui Tampung Pengungsi Rohingya Butuh Biaya Besar, Perlu Koordinasi dengan UNHCR

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menampung pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk mencari jalan keluar terkait masalah pengungsi Rohingya.

"Ini kan pemerintah tentu karena atas dasar kemanusiaan menampung, tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggung jawab," kata Ma'ruf di Tennis Indoor, Jakarta, Senin (18/12/2023).

Menurut Ma'ruf, pemerintah bersama UNHCR tengah mencari tempat penampungan yang tepat agar keberadaan pengungsi dari Rohingya tidak mengganggu masyarakat setempat.

Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah mencari tahu alasan para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia karena Indonesia disebut hanya menjadi tempat transit.

Selain itu, pemerintah juga mendapat informasi bahwa ada praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik kedatangan para pengungsi Rohingya.

"Nah ini yang harus dicegah jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut," ujar Ma'ruf.

Sebagaimana diketahui, gelombang kedatangan orang Rohingya ke Aceh diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia.

Bahkan, narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial.

Sementara itu, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat, total pengungsi Rohingya di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa. Jumlah tersebut termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir.