Jokowi Harap MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota Beroperasi pada 2027

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengharapkan pembangunan mass rapid transit (MRT) fase 2A dari Bundaran HI ke Jakarta kota bisa selesai dan beroperasi pada 2027 mendatang.

Menurut Presiden, pengerjaan MRT ini tidak mudah karena dilakukan di tengah aktivitas masyarakat kota.

"Berfungsi kita harapkan nanti di 2027. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di dalam keramaian Jakarta," ujar Jokowi usai meninjau proyek pembangunan MRT fase 2A di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Jumat (16/12/2023).

"Juga yang di bawah waktu membuat tunnel, terowongannya juga bukan sesuatu yang gampang, memang ya progress-nya sudah di atas target," lanjutnya.

Selain soal tingkat kesulitan pembangunan, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada kendala berarti dalam pembangunan MRT fase 2A ini.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan, pembangunan MRT fase 2A tersebut mencapai 28,4 persen.

Jumlah tersebut menurutnya melebihi target semula, yakni 27 persen.

"Jadi untuk (MRT) fase 2A dari Bundaran HI menuju ke kota dari target perencanaan 27 persen sekarang sudah mencapai 28,4 persen. Lebih dari target. Saya kira bagus,"

"Tadi melihat terowongannya dari sini sama HI, juga sudah selesai. Bagus. Tinggal nanti teruskan ke yang fase 2B dari kota ke Ancol," tegasnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, pemerintah berharap agar proyek MRT fase 2A bisa selesai dan berfungsi pada 2027.

Diberitakan, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah melaksanakan pembangunan fase 2A MRT Jakarta, yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer.

Proyek tersebut terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada Maret 2025, dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

Adapun proyek MRT fase tersebut dibangun dengan biaya sekitar Rp25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.