Salin Artikel

Jokowi: Proyek MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota Capai 28,4 Persen, Lebihi Target

Jumlah tersebut menurutnya melebihi target semula, yakni 27 persen.

"Jadi untuk (MRT) fase 2A dari Bundaran HI menuju ke kota dari target perencanaan 27 persen sekarang sudah mencapai 28,4 persen. Lebih dari target. Saya kira bagus," ujar Jokowi usai meninjau proyek pembangunan MRT fase 2A di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Jumat (16/12/2023).

"Tadi melihat terowongannya dari sini sama HI, juga sudah selesai. Bagus. Tinggal nanti teruskan ke yang fase 2B dari kota ke Ancol," tegasnya.

Presiden Jokowi melanjutkan, pemerintah berharap agar proyek MRT fase 2A bisa selesai dan berfungsi pada 2027.

Meski begitu, Kepala Negara mengakui proyek tersebut tidak mudah dikerjakan. Sebab para pekerja harus bekerja di tengah keramaian Ibu Kota Jakarta.

Selain soal tingkat kesulitan pembangunan, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada kendala berarti dalam pembangunan MRT fase 2A ini.

Diberitakan, PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah melaksanakan pembangunan fase 2A MRT Jakarta, yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer.

Proyek tersebut terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada Maret 2025, dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

Adapun proyek MRT fase tersebut dibangun dengan biaya sekitar Rp 25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/15/12491151/jokowi-proyek-mrt-fase-2a-bundaran-hi-kota-capai-284-persen-lebihi-target

Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke