Salin Artikel

Kemenkumham Gelar Rakor Evaluasi dan Perencanaan untuk Tahun 2024

KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengevaluasi kegiatan Kemenkumham dan target kinerja yang direncanakan akan tuntas pada 2024 mendatang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, rakor tersebut penting dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian dalam setiap periode dan sebagai pijakan dalam merencanakan strategi yang lebih efektif dan efisien.

"Evaluasi dilakukan untuk melihat perjalanan panjang selama satu periode, hal apa saja yang perlu ditindaklanjuti dan disempurnakan," kata Yasonna dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Yasonna menilai, kegiatan evaluasi merupakan kesempatan untuk sharing dan berdiskusi guna menyiapkan strategi dan solusi dalam menyongsong agenda Kemenkumham di tahun 2024.

Oleh karena itu, ia menekankan seluruh jajarannya untuk memperhatikan sejumlah hal, seperti memastikan strategi Kemenkumhan telah sejalan dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah.

"Kita perlu memperhitungkan perubahan di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Selain itu, kita perlu fokus untuk memperkuat kelebihan dan mencari cara untuk mengatasi kelemahan yang ada," tegas Yasonna.

Untuk diketahui, Rakor Kemenkumham yang dilaksanakan pada 12-15 Desember 2023 ini dihadiri 375 peserta. Mereka terdiri dari seluruh Pimpinan Tinggi (Pimti) Madya, Staf Khusus, dan Pimti Pratama Kemenkumham.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/21172501/kemenkumham-gelar-rakor-evaluasi-dan-perencanaan-untuk-tahun-2024

Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke