Salin Artikel

Ganjar Cari Tahu Alasan Elektabilitasnya Anjlok, Duga karena Menyebarnya Isu Tertentu

"Kita akan lihat titik-titik di mana di tempat itu turun dan sebabnya apa," kata Ganjar di Mal FX Sudirman, Jakarta, Senin (11/12/2023).

Ganjar menduga, salah satu penyebab elektabilitsnya merosot adalah berseliwerannya sejumlah isu di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, ia akan meminta partai politik pengusung dan relawan pendukung meluruskan isu-isu tersebut.

"Karena memang ada isu-isu yang kemarin itu bersliweran, mungkin itu juga yang para pemilih punya determinasi untuk memilih. Jadi kita akan clearance di tempat-tempat tertentu, kita juga punya petanya," kata dia.

Di samping itu, Ganjar juga mengonsolidasikan partai-partai politik pengusung agar pemilihnya solid memilih pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Hari ini akan ada pemilu yang cukup banyak. Jadi ada pemilihan DPRD kabupaten, kota, provinsi, pusat, DPD, dan tentu saja pilpres. Maka sekarang kita coba konsolidasikan," kata Ganjar.

Ia juga mengungkapkan ada fenomena split-ticket voting di mana seseorang tidak memilih calon presiden yang diusung oleh partai politik pilihan orang tersebut.

"Posisi-posisi swing seperti inilah yang secara kepartaian sekarang sedang dikonsolidasikan oleh partai pendukung, partai pengusung juga. Sehingga kawan-kawan sekarang sedang bekerja untuk itu," ujar Ganjar.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November-4 Desember 2023 menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3 persen.

Prabowo-Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (16,7 persen) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (15,3 persen).

Sementara itu, masih ada 28,7 persen responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihan mereka.

Menurut Litbang Kompas, melebarnya jarak elektabilitas Ganjar dari Prabowo tak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan pemilih Presiden Joko Widodo.

Soliditas dukungan dari orang-orang yang pada Pemilu 2019 memilih PDI-P kepada Ganjar yang pada Agustus 2023 mencapai 60,6 persen sekarang tinggal 40,7 persen.

Sebaliknya, pemilih PDI-P yang memberikan suaranya kepada Prabowo cenderung meningkat, dari 22,1 persen menjadi 35,1 persen.

Dukungan partai-partai koalisi pendukung Prabowo juga semakin solid, rata-rata meningkat signifikan ketimbang Agustus lalu, terutama dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Metode tersebut tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/15032251/ganjar-cari-tahu-alasan-elektabilitasnya-anjlok-duga-karena-menyebarnya-isu

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke