Salin Artikel

Datangi Daerah dengan Potensi Suara Kecil, Ganjar: Pemimpin Dengarkan yang Terpencil

Hal itu diceritakan Ganjar saat menghadiri acara deklarasi Progresif (Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif) di Gedung SMESCO, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

"Ada pertanyaan yang menarik masuk kepada saya, 'Pak Ganjar, hampir titik-titik yang Pak Ganjar datangi adalah daerah dengan suara atau potensi suara pemilih kecil. Kenapa Pak Ganjar tidak konsentrasi pada daerah dengan suara besar?'" kata Ganjar, Jumat.

Menurut Ganjar, seringnya pertanyaan itu diterima seolah-olah menunjukkan bahwa kepemimpinan hanya akan lahir karena mendapatkan suara.

Namun, Ganjar menilai bahwa pandangan itu keliru. Sebab, menurutnya, seorang pemimpin justru harus mendengarkan orang-orang kecil dan terpencil agar terdapat keadilan.

"Buat saya dan Pak Mahfud tidak. Sebuah kepemimpinan, amanah rakyat itu mendengarkan yang paling kecil, yang paling terpencil, dan yang paling banyak membutuhkan. Itu adil. Bapak Ibu, saya dengarkan suara saudara-saudara kita," kata Ganjar.

Politikus PDI-P itu mengaku sudah menerima banyak keluhan selama satu pekan lebih berkeliling ke sejumlah daerah untuk berkampanye.

Beberapa keluhan yang diterima, antara lain mengenai kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, minimnya fasilitas bagi kelompok difabel, hingga sulitnya mengakses permodalan.

"Harapan besar dari sebuah kontestasi adalah perbaikan, harapan besar dari kontetasi (adalah kenikmatan secara adil, merata, itu harapan," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Seperti diketahui, Ganjar sudah menyambangi sejumlah daerah untuk berkampanye sejak masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

Menurut catatan Kompas.com, Ganjar memulai kampanye di Merauke, Papua Selatan, berlanjut ke DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/08/15485141/datangi-daerah-dengan-potensi-suara-kecil-ganjar-pemimpin-dengarkan-yang

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke