Salin Artikel

Ungkap Alasan Maju Lagi Jadi Capres, Prabowo: Saya Ingin Diberi Mandat Memimpin Bangsa Ini

Menurut Prabowo, dirinya masih melihat ada persoalan sama yang dialami bangsa Indonesia sejak dulu.

Yakni kekayaan alam Tanah Air yang tidak dikelola oleh bangsa sendiri.

"Saya maju, saya menawarkan diri untuk berbakti kepada negara, saya ingin diberi mandat, saya ingin untuk diberi kesempatan memimpin bangsa ini. Karena saya merasa bahwa saya paham," ujar Prabowo saat memberi pengarahan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disiarkan secara daring oleh MUI TV pada Sabtu (2/12/2023).

"Saya mengerti apa yang sedang terjadi kepada bangsa kita ini. Saya paham bahaya-bahaya yang dihadapi bangsa ini. Karena itu, saya terus berjuang. Tapi di atas jalan yang benar. Di atas jalan undang-undang dasar," tegasnya.

Dia lantas menceritakan pengalamannya yang berkali-kali kalah di pemilu.

Prabowo mengakui, dirinya meminta mandat dari rakyat agar bisa menjadi pemimpin negara.

Jika dirinya diberi amanah oleh rakyat, Prabowo berjanji siap bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara.

Prabowo pun tersenyum dan lantas melontarkan pertanyaan seraya bercanda mengapa ulama menertawakan dirinya. Padahal, dia mengalami kekalahan beruntun dalam pemilu.

"Iya kan, jadi saya maju, minta mandat, tidak dikasih ya sudah. Iya kan. Ada kesempatan lagi maju lagi, minta mandat lagi. Endak dikasih lagi. Iya kan," ungkapnya.

Untuk diketahui, pemilu 2024 bakal menjadi kali keempat Prabowo berlaga di panggung pilpres.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan itu pernah menjadi peserta Pilpres 2009, 2014, dan 2019.

Namun, pada tiga kontestasi terdahulu, Prabowo belum berhasil menjadi pemenang.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/03/10525181/ungkap-alasan-maju-lagi-jadi-capres-prabowo-saya-ingin-diberi-mandat

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke