Salin Artikel

Bertemu Ganjar, Kelompok Disabilitas di Lombok Curhat soal Askes yang Tak Inklusif

Pada pertemuan tersebut, Ganjar mengaku mendapat banyak keluhan terkait ruang publik yang belum ramah penyandang disabilitas, khususnya mengenai aksesibilitas bagi mereka.

"Tadi ada yang menyampaikan, 'Di sini udah pakai kursi roda, Pak, tapi saya sulit untuk naik tangga, Bapak tolong berikan akses'. Ada juga yang berkata, 'Pak, saya tunanetra, tolong, Pak, berikan jalan yang ada tandanya dan kami tahu'," kata Ganjar, dikutip dari siaran pers.

Ganjar pun berjanji akan menyediakan infrastruktur, seperti ruang publik dan kantor-kantor pemerintahan, yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Politikus PDI-P ini ingin kelompok disabilitas merasakan kesetaraan dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, akses ruang publik, hingga ekonomi.

Sebab, hal itu penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Ganjar mengeklaim, ia selalu melibatkan kelompok disabilitas, anak-anak, dan perempuan dalam membangun infrastruktur ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ia juga mengaku serius memperhatikan penyandang disabilitas dengan menggodok rancangan peraturan daerah yang mengatur pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kami ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, di samping kelompok perempuan dan anak. Inilah cara membuat setara semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind," ujar Ganjar.

Selain bertemu kelompok disabilitas, Ganjar juga mengisi kegiatan di Mataram dengan menghadiri car free day Jalan Udayana untuk berolahraga sekaligus menyapa masyarakat.

Setelah dari Mataram, Ganjar dijadwalkan terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti sejumlah kegiatan kampanye.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/03/10052261/bertemu-ganjar-kelompok-disabilitas-di-lombok-curhat-soal-askes-yang-tak

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke