Realisasi Anggaran 2023 Belum 100 Persen, Jokowi: Artinya 3 Minggu Ini Keluar Uang Triliunan Rupiah

Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, anggaran pemerintah daerah baru terealisasi sekitar 64 persen. Sementara realisasi anggaran pemerintah pusat sekitar 74 persen.

Padahal, anggaran tahun 2023 akan berakhir sekitar tiga minggu lagi.

"Tadi saya minta informasi ke Mendagri, berapa sih realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 (persen). Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74," kata Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Artinya, dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun (rupiah)," ujarnya lagi.

Jokowi mengungkapkan, tak terpenuhinya realisasi anggaran di akhir tahun terus berulang.

Padahal, sejak menjabat sebagai presiden sembilan tahun lalu, Jokowi ingin mengubah kebiasaan realisasi anggaran menjadi lebih baik.

Menurutnya, penggunaan anggaran harus sudah dimulai sejak awal tahun berjalan, bukan hanya digelontorkan di akhir tahun.

"Sejak awal, sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih (seperti ini). Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah. Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," kata Jokowi.

Selain merealisasi anggaran di awal tahun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para pelaksana anggaran untuk lincah terhadap perubahan yang ada, mengingat ketidakpastian global masih terjadi.

Jokowi mengatakan, ketidakpastian selalu berubah-ubah dan mengintai setiap hari, setiap minggu maupun setiap bulan.

Kendati lincah, ia mengingatkan agar realisasi anggaran harus tepat sasaran karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan uang rakyat.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Ini duitnya rakyat, sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," ujar Jokowi.