Salin Artikel

Besok Kampanye Dimulai, Ketum PBNU: Jangan Masyarakat Diajak Ribut atau Bertengkar

Ia meminta agar kampanye dilakukan secara kondusif, meski terjadi perbedaan pilihan di masyarakat.

"Masyarakat ini sudah tenang, sudah santai jangan diajak yang enggak-enggak gitu. Jangan diajak ribut, bertengkar, berkelahi, dan sebagainya. Kasihan masyarakat," kata Yahya di sela acara International Summit of Religious Authority (ISORA) di Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Pria yang karib disapa Gus Yahya ini juga meminta agar tidak membawa isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan) saat berkampanye.

Misalnya, ketika berkampanye mengenai Palestina, ia meminta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) maupun calon legislatif (caleg) untuk mengedepankan gagasan dan strategi damai sebagai jalan keluar.

"Asalkan enggak ngajak ngamuk saja, tapi kalau dia misalnya punya gagasan tentang strategi yang masuk akal, ya bisa ditempuh untuk jalan keluar. Itu bisa didiskusikan, jangan sekedar ngajak orang ngamuk," kata Yahya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konflik Palestina dan Israel tidak bisa dianggap sebagai konflik beragama. Sebab, masalah di Palestina merupakan tragedi kemanusiaan dan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Israel.

"Kita minta sungguh-sungguh supaya masyarakat ini tidak membawa isu tentang konflik di Palestina ke dalam isu pertentangan agama. Jangan sampai, itu berbahaya sekali. Dan tidak sepatutnya itu dilakukan," ujarnya.

Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah menyiapkan berbagai strategi kampanye, termasuk dari mana kampanye akan dimulai.

Adapun hari pemungutan suara akan jatuh pada 14 Februari 2024, di mana para pemilih akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD secara serentak.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/27/18120831/besok-kampanye-dimulai-ketum-pbnu-jangan-masyarakat-diajak-ribut-atau

Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke