[GELITIK NASIONAL] Polemik Netralitas Aparatur Desa Jelang Pilpres Berujung Diusut Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi kepada seluruh sahabat Kompas.com. Mengawali pekan ini kami kembali menyuguhkan rangkuman peristiwa politik sepekan yang lalu melalui artikel Gelitik Nasional.

Dinamika perpolitikan Tanah Air semakin hangat karena pada pekan ini akan dimulai agenda kampanye oleh seluruh calon presiden-calon wakil presiden, terkait tahapan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pada pekan lalu terdapat sejumlah isu politik pada tingkat nasional yang menarik perhatian para pembaca.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah tentang polemik kegiatan "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu (19/11/2023).

Kegiatan itu ternyata dihadiri oleh cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka.

Meski tidak menyampaikan dukungan politik secara langsung, tetapi sejumlah peserta yang hadir mengenakan pakaian yang berisi kalimat dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk yang dihadiri oleh Gibran.

Para perangkat desa yang hadir berasal dari beragam organisasi, yaitu APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).

Kemudian ada pula PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Gibran pun didaulat untuk berpidato dalam acara tersebut, meski Wali Kota Solo itu tidak menyinggung soal dukung-mendukung dalam pidatonya yang cukup singkat. Dia mengatakan, seluruh masukan dari para peserta akan ditampung.

Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas mengeklaim, tindakan para perangkat desa itu bukanlah bentuk kampanye. Namun, ia tidak menutup peluang bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota permusyawaratan desa bakal mengampanyekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di balik layar.

Anas mengatakan, mereka hanya berupaya menyampaikan aspirasi kepada salah satu kandidat. Dia juga menilai apa yang dilakukan bersama para aparatur pemerintahan desa tidak melanggar aturan karena tak memberikan dukungan secara terbuka.

Di dalam kedua beleid itu dipaparkan dengan jelas aparatur pemerintahan desa wajib bersikap netral.

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana/tim kampanye paslon capres-cawapres.

Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12.000.000.

Kepala desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis.

Hal itu termuat dalam Pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 UU Desa. Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah organisasi yang menaungi para aparat pemerintahan desa menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang calon wakil presiden nomor 02 Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah pakar dan pengamat politik mengkritik sikap para aparatur pemerintahan desa yang dinilai tidak netral menjelang Pemilu dan Pilpres.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Senin (20/11/2023) mengatakan, aparatur pemerintahan desa sebaiknya tidak terseret dalam pusaran persaingan politik dengan alasan apapun supaya tidak merusak praktik demokrasi di tengah masyarakat.

Jika para aparatur pemerintahan desa tidak mengindahkan UU Pemilu dan UU Desa, maka menurut Neni hal itu menjadi sinyal akan terjadinya potensi dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia juga menilai perangkat desa yang memberikan sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran tidak etis dan merusak tatanan demokrasi.

Neni menilai dukungan politik dari para aparatur pemerintahan desa adalah wujud demokrasi yang dijalankan tanpa etika.

Secara terpisah, peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Devi Darmawan, menilai gejala keberpihakan aparatur pemerintahan desa menjadi sinyal berbahaya akan terjadi potensi pelanggaran dalam Pemilu.

Dia juga menilai keberpihakan itu akan membuat persaingan para kandidat dalam Pilpres menjadi tidak seimbang.

Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) melaporkan panitia acara kegiatan Desa Bersatu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis (23/11/2023) pekan lalu.

Bawaslu menyatakan mereka sudah memerintah Bawaslu DKI Jakarta buat mendalami dan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan itu, termasuk Apdesi.

Perwakilan dari Apdesi sedianya akan dipanggil oleh Bawaslu DKI Jakarta pada hari ini, Senin (27/11/2023).

Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, mereka masih mendalami laporan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur pemerintahan desa.