Salin Artikel

Jokowi Targetkan 1 Juta Guru Honorer Diangkat Jadi ASN PPPK pada 2024

Saat ini, sudah ada 554.000 guru honorer yang lolos seleksi guru ASN PPPK pada 2021 dan 2022.

"Harapan kita nanti dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN PPPK dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN PPPK," kata Jokowi saat menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus peringatan Hari Guru Nasional di Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Jokowi mengeklaim, pemerintah terus bekerja keras untuk mendukung para guru di Indonesia, termasuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut dia, pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN PPPK adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan para guru.

"Permasalahan guru honorer misalnya terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya, saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN PPPK," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga sempat menyinggung tugas guru yang tidak mudah.

"Menurut sebuah lembaga riset internasional, ini yang saya baca di Rand Corporation tahun 2022. Saya kaget juga setelah membaca bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain," kata Jokowi.

Jokowi juga menyoroti kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya terkait sarana dan prasarana di setiap sekolah yang menurutnya belum merata.

Ia mengaku masih menemukan kualitas infrastruktur dan fasilitas sekolah yang jomplang, antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Mungkin yang di kota-kota lebih enak, tapi untuk guru-guru yang bekerja di daerah 3T yang infrastrukturnya terbatas, yang fasilitasnya terbatas, yang gurunya juga terbatas, ini saya pastikan lebih berat," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/13214861/jokowi-targetkan-1-juta-guru-honorer-diangkat-jadi-asn-pppk-pada-2024

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke