Salin Artikel

Di Hadapan Ribuan Kepala Desa Apdesi, Prabowo: Saya Tidak Minta Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, memenuhi undangan Rapat Kerja Daerah Rakerda (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat 2023 di GOR C-Tra Arena Bandung, Kamis (23/11/2023).

Di hadapan sekitar 5.000 kepala desa (kades), Prabowo mengaku hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Prabowo juga mengatakan, dirinya tidak meminta dukungan apa pun terkait pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2024.

"Saya harus hati-hati karena tidak boleh kampanye. Karena saya selain Menhan, saya sudah resmi menjadi capres," kata Prabowo dalam keterangannya.

"Tolong kalau ada wartawan, ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) ya, saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan dari Saudara-saudara disini," sambungnya.

Prabowo pun menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan meriah dari ribuan kepala desa kepada dirinya. Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang, semangat para kepala desa selaras dengan dirinya.

Namun demikian, Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya tak meminta dukungan apa pun dari para kepala desa.

"Saya tidak boleh bicara visi dan misi. Tapi sebagai mantan panglima, mantan jenderal, saya bisa merasakan getaran hati saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara pasti bisa merasakan getaran hati saya," tutur Prabowo.

"Terima kasih, hati saya terima kasih. Tolong dicatat saya tidak minta dukungan kepala desa Jabar di sini, pada hari ini. Tapi saya berharap, berharap kan enggak dilarang, saya berharap dan berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya," imbuhnya.

Perangkat desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu itu hadir dalam acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Desa Bersatu sendiri terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang merupakan organisasi kepala desa aktif, dan DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia).

Kemudian, ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), juga KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia).

Selain itu, kelompok ini juga terdiri dari PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.

Acara tersebut dihadiri oleh elite partai politik Koalisi Indonesia Maju, termasuk cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Buntut acara ini, Bawaslu memanggil panitia acara deklarasi. Pemanggilan itu bertujuan untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran merupakan pasangan capres-cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tercatat sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1. Keduanya didukung oleh tiga partai Parlemen yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta satu partai non Parlemen yaitu Partai Ummat.

Adapun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyanding nomor urut 3. Pasangan capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/17161301/di-hadapan-ribuan-kepala-desa-apdesi-prabowo-saya-tidak-minta-dukungan

Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke