Salin Artikel

Janji Bebaskan PBB Sekolah dan RS Swasta, Anies: Negara Tak Boleh Pelit ke Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengaku bakal membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk sekolah, kampus, dan rumah sakit swasta jika dirinya terpilih sebagai presiden RI selanjutnya.

Anies mengatakan, pihak swasta banyak membantu negara dalam urusan kesejahteraan sosial. Misalnya, mendirikan sekolah, yayasan, fasilitas kesehatan, hingga rumah jompo, termasuk menanggung segala bebannya.

Atas bantuan tersebut, Anies ingin memberikan insentif dengan cara pembebasan PBB. Ia tidak ingin negara memonopoli peran.

"Banyak sekali di masyarakat yang ikut menjalankan yang sesungguhnya bukan tanggung jawab mereka. Negara bertanggung jawab atas itu semua, tapi masyarakat melakukannya," kata Anies dalam acara GAGAS RI Kompas TV, Rabu (22/11/2023) malam.

"Kami ingin kita kolaborasi, negara membantu mereka. Jadi ke depan cara kita, membantu semua yang melakukan kegiatan terkait kesejahteraan, kita akan bebaskan pajak bumi dan bangunan untuk seluruh sekolah swasta, kampus-kampus swasta sehingga mereka tidak punya beban. Karena beban terbesar di situ," imbuh Anies.

Menurut Anies, membebaskan PBB merupakan cara negara berterima kasih kepada pihak swasta. Dia bilang, negara harus memberikan kemudahan untuk pihak swasta yang berfokus pada isu kesejahteraan sosial di masyarakat.

Anies juga mengatakan, negara juga mestinya memfasilitasi kebutuhan pihak swasta. Misalnya bila pihak swasta tidak punya lahan, negara bisa memberikan.

"Negara tidak boleh pelit dengan rakyatnya, negara justru harus memfasilitasi. Bila tanah kita bisa dipakai untuk pendidikan, untuk kegiatan kesehatan, maka negara tidak boleh bertransaksi dengan justru memberikan biaya yang mahal untuk kegiatan sosial menggunakan tanah negara," tutur Anies.

Begitu pula dengan tagihan rumah sakit swasta yang dikelola oleh yayasan, nilainya bakal jadi lebih terjangkau.

"Ini sekedar gambaran, kami berdua (Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar) terbiasa dengan pendekatan kolaborasi. Dan negeri ini juga dibangun dengan semangat kolaborasi, cuma dulu istilahnya gotong royong," jelas Anies.

Adapun Anies merupakan satu dari tiga pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu Presiden 2024. Anies menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.

Pasangan ini didukung oleh tiga partai Parlemen yakni Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta satu partai non Parlemen yaitu Partai Ummat.

Sementara, pasangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai capres-cawapres nomor urut 2.

KIM sendiri merupakan kongsi dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Pasangan capres-cawapres lainnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tercatat nomor urut 3. Pasangan ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/23/12595791/janji-bebaskan-pbb-sekolah-dan-rs-swasta-anies-negara-tak-boleh-pelit-ke

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke