Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Mitigasi Ancaman hingga Relasi TNI-Sipil Disebut Jadi Pekerjaan Rumah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102 TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Setelahnya, pada Rabu siang, dilaksanakan proses serah terima jabatan (seritijab) Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Agus Subiyanto di Plaza Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Secara khusus, Yudo Margono menitipkan pesan kepada Agus agar TNI tetap profesional dan tangguh.

“Tentunya saya juga menitipkan supaya TNI tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini,” kata Yudo yang akan memasuki usia pensiun pada akhir November 2023.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI dalam Rapat Paripurna DPR Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Komitmen jaga netralitas TNI

Sebagai Panglima TNI, Agus mengaku telah menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk memberikan penyuluhan mengenai netralitas TNI agar prajurit tidak berpolitik praktis.

Penyuluhan netralitas itu dilakukan salah satunya dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di mana di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI), di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis," kata Agus usai dilantik di Istana Negara, Rabu.

Selain penyuluhan, Panglima TNI sebelumnya, Yudo Margono juga telah membentuk posko pengaduan masyarakat untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Masyarakat bisa melapor ke posko jika menemukan prajurit TNI yang tidak netral.

Agus Subiyanto juga mengatakan, akan menjatuhkan sanksi kepada prajurit yang kedapatan tidak netral di Pemilu 2024.

"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," ujar Agus.

Usung “Prima”

Dalam paparannya saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Agus mengusung visi ”Prima”. Istilah itu kependekan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Kemudian, ada lima misi yang dipaparkan. Pertama, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Kedua, meningkatkan kemampuan yang responsif menghadapi perkembangan lingkungan strategis.

Ketiga, memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kementerian/lembaga dan komponen bangsa lainnya.

Keempat, mewujudkan percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.

Kelima, mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas dan spektrum ancaman.

Untuk mencapai itu, Agus menyampaikan sejumlah program prioritas. Untuk memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI, misalnya, TNI harus terlatih dengan baik (well-trained), terorganisasi dengan baik (well-organized), dilengkapi persenjataan dengan baik (well equipped), dan dibiayai dengan baik (well-paid).

”Sebagai tambahan, terkait kesejahteraan, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa atas semua jasa dan pengorbanan para pejuang dan senior TNI, saya akan memberikan perhatian kepada para purnawirawan dan warakawuri,” kata Agus.

Pendekatan itu disebutnya dengan “smart power”, yang merupakan kombinasi antara pendekatan soft power dan hard power.

Agus akan melanjutkan operasi teritorial di Papua, seperti pada zaman kepemimpinan Laksamana Yudo Margono.

“Jadi menghadapi Papua itu harus smart power. Menggunakan soft power, kita akan kedepankan operasi teritorial,” kata Agus.

Kemudian, untuk hard power, Agus tetap menggunakan pendekatan senjata karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih kombatan.

“Karena mereka (Organisasi Papua Merdeka/Kelompok Kriminal Bersenjata) masih kombatan, jadi akan kita lawan dengan senjata tentunya,” ujar Agus.

“(Dengan) pasukan kita yang terlatih tadi, yang saya sampaikan di awal, well-trained,” tuturnya lagi.

Mitigasi ancaman hingga relasi TNI-Sipil jadi "PR"

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi Agus, seperti mitigasi tantangan dan ancaman pada masa depan.

“Cara pandang terhadap ancaman dan doktrin memang perlu lebih antisipatif dan responsif dalam rangka menghadapi berbagai ancaman non-konvensional dan bentuk-bentuk peperangan masa depan maupun berbagai tantangan di kawasan rawan konflik yang berkaitan dengan kedaulatan dan keutuhan negara,” kata Fahmi saat dihubungi, Rabu petang.

Pekerjaan rumah selanjutnya terkait relasi TNI-sipil yang masih berjarak. Menurut Fahmi, relasi militer-sipil masih bermasalah.

Kemudian, dalam hal kesejahteraan prajurit, tanggung jawab Agus Subiyanto adalah memastikan setiap prajurit beserta keluarga mendapatkan perawatan yang layak dan terpenuhi hak-haknya.

Fahmi mengatakan, tugas dan tantangan terberat Agus Subiyanto adalah memelihara dan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepatuhan prajurit pada hukum di lingkungan TNI.

“Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dan kekerasan yang tidak patut yang dilakukan oleh prajurit di tengah masyarakat,” kata Fahmi.