Kumpulkan Bukti soal Tekanan Jelang Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan ke Bawaslu dan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti soal dugaan intervensi atau tekanan yang disampaikan oleh Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto.

Setelah bukti-bukti yang cukup terkumpul, kata dia, TPN akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti.

"Kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera," kata Ronny menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Meski begitu, Ronny tak mengungkap macam-macam bukti yang akan disertakan ke Bawaslu untuk membuat laporan.

Ia hanya mengaku bahwa hari ini TPN sudah ada yang melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Bawaslu.

"Dan ini kita harapkan bahwa partisipasi masyarakat untuk terlibat juga terhadap proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini," jelas dia.

Selain itu, Ronny mengaku bahwa TPN juga akan melaporkan ke aparat penegak hukum, yakni Polri.

Namun, sekali lagi ia memastikan bahwa laporan itu akan disampaikan ketika bukti-bukti intervensi maupun pelanggaran hukum sudah cukup kuat.

"Kalau kita melihat ada dugaan juga, ada salah satu iklan yang melibatkan anak-anak, juga akan kita laporkan kepada Komnas anak. Ada karena keterlibatan anak kecil. Anak yang di bawah umur," sebut Ronny.

Perlu diketahui, sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku mulai membangun komunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Pasalnya, pasangan tersebut, menurut Hasto, diduga mendapat tekanan yang sama dengan timnya menjelang Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Hasto di sela-sela acara Rapat Konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu.

Adapun dugaan tekanan yang dimaksud, di antaranya terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di beragam tempat.

Kemudian, dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Bukan hanya itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron dan politikus PDI-P Adian Napitupulu.