Salin Artikel

Agus Subiyanto Paparkan 6 Langkah Jaga Netralitas TNI di Pemilu 2024, Apa Saja?


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memaparkan enam langkah untuk menjaga netralitas TNI jelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan saat Agus menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung tertutup, Senin (13/11/2023).

“(Pertama) akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU Pemilu, bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis,” ujar Hasanuddin pada awak media.

Kedua, Agus disebut akan memberikan sanksi tegas pada prajuritnya yang terbukti melanggar prinsip netralitas.

“Berupa tindakan disiplin dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran tidak netral,” sebut dia.

Ketiga, lanjut Hasanuddin, Agus berjanji akan melakukan pengawasan melekat dan memerintahkan para pangdam membuat buku saku pada prajuritnya yang berisi pedoman netralitas.

“Kemudian, (Agus) segera membuat hotline pengaduan masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi, penyuluhan pada semua prajurit,” paparnya.

“Keenam, Panglima TNI akan memonitor langsung. Kalau dari sini, is enough, bagus lah ya,” imbuh Hasanuddin.

Diketahui Agus sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

Hasilnya, Agus disepakati untuk menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki purna tugas pada 26 November mendatang.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan, pihaknya akan membawa keputusan di tingkat pertama itu ke rapat paripurna DPR RI.

“Kurang lebih minggu depan, kita ada (rapat) paripurna lagi tanggal 21, jadi insya Allah di tanggal 21,” sebut Meutya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/13/16004381/agus-subiyanto-paparkan-6-langkah-jaga-netralitas-tni-di-pemilu-2024-apa

Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke