Salin Artikel

Nurul Arifin Pertanyakan Netralitas TNI, Singgung Banyak Purnawirawan Jenderal Gabung Timses Capres

Pasalnya, ia melihat situasi terkini, yakni banyak purnawirawan TNI yang bergabung dalam tim pemenangan setiap bakal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres_.

"Memang purna, purna sih, Pak. Tapi sedemikian seksinya TNI ini begitu ya, sehingga semuanya diberikan satu kepercayaan dan jabatan-jabatan yang tinggi di TKN (Tim Kampanye Nasional)-nya para capres tersebut. Kalau sudah ada TNI-nya berarti bagaimana menjaga netralitasnya?" kata Nurul dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI, KSAL, KSAD, KSAU, Selasa (7/11/2023).

Politikus Partai Golkar ini lantas menanyakan bagaimana membuktikan TNI akan bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Terlebih, menurut Nurul, TNI begitu melekat dengan jiwa korsa atau semangat perasaan keakraban dalam korps.

Menurut Nurul, Sekjen Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Sedangkan Lodewijk berpangkat Letjen TNI (Purn).

"Contohnya pada Sekjen saya, banyak juniornya tetap saja hormatnya seperti apa, seperti itu begitu," ujar Nurul.

Lebih lanjut, Nurul Arifin meminta TNI aktif menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Meskipun diakuinya, nama-nama yang masuk sebagai tim pemenangan capres-cawapres sudah merupakan purnawirawan TNI.

"Jadi, kalau misalnya, semua timses dari capres-capres tersebut ada TNI-nya, apa bisa satu napas dengan yang dikatakan kita harus netral dan tidak akan mengajak TNI aktif berperan serta dalam pilpres, pemenangan pilpres atau pun secara emosional seperti itulah," kata Nurul.

Catatan Kompas.com, setidaknya ada 27 nama purnawirawan Jenderal TNI-Polri yang masuk daftar TKN Prabowo-Gibran.

Namun, sejumlah nama yang sudah bekerja untuk TPN adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang didapuk menjadi Wakil Ketua TPN.

Kemudian, ada pula eks Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Joni Supriyanto yang juga menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/16244281/nurul-arifin-pertanyakan-netralitas-tni-singgung-banyak-purnawirawan

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke