Salin Artikel

Jokowi Minta Menag Kejar Tambahan 20.000 Kuota Jemaah Haji ke Saudi

Penambahan kuota haji tersebut sudah disampaikan Pangeran Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Namun, kuota tambahan tersebut belum masuk dalam sistem e-hajj.

"Yang 20.000 tambahan itu sampai sekarang masih belum ada masuk di e-hajj, sistem yang jadi patokan kami untuk melakukan persiapan. Nah, tadi arahan Presiden supaya terus dikejar karena sudah jadi komitmen dari Pangeran," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Yaqut menyampaikan, Presiden Jokowi memintanya untuk menyiapkan teknis pemberangkatan haji dari kuota tersebut.

"Ini persiapan penambahan haji untuk tahun depan, kuota haji. Makanya tadi presiden meminta saya supaya mempersiapkan teknisnya," ucap Yaqut.

Di sisi lain, ia mengaku berencana melakukan cek kesehatan calon jemaah haji sebanyak dua kali sebagai salah satu syarat layak atau tidaknya seorang caloin jemaah berangkat haji ke Arab Saudi. Mekanisme ini mulai diterapkan pada pemberangkatan tahun depan atau 2024.

Tercatat pada1444 Hijriah atau 2023 Masehi, jumlah jemaah yang wafat 774 orang dan masih bertambah setelah musim haji. Angka ini menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Namanya itu istitha'ah kesehatan. Jadi sebelum jemaah melunasi, dia akan dilakukan dulu cek kesehatan. Dua kali cek kesehatan," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).

Yaqut menuturkan, pengecekan pertama dilakukan jauh-jauh hari sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Jika hasilnya membuat jemaah sulit berangkat ke Tanah Suci akibat timbul tanda-tanda penyakit, pemerintah akan memberikan waktu untuk penyembuhan.

Adapun pengecekan kedua dilakukan untuk kembali memastikan jemaah layak berangkat atau tidak, dilihat dari kondisinya.

Jika dinyatakan sehat dan layak berangkat haji, maka jemaah bisa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

"Kalau enggak sehat ditunda dulu keberangkatannya sampai sehat betul. Ibadah (haji itu) ibadah fisik," jelas Yaqut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/06/14220081/jokowi-minta-menag-kejar-tambahan-20000-kuota-jemaah-haji-ke-saudi

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke