Ganjar dan Hasto Kompak Singgung Peran Wasit "Tiup Peluit" saat Ditanya Isu Penjegalan Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura, Ganjar Pranowo menyinggung peran wasit usai ditanya isu mengenai penjegalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Ganjar tak menyebut spesifik siapa wasit dalam konteks Pemilu 2024 yang dimaksud itu.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menggambarkan peran wasit sepak bola. Hal ini ia sampaikan usai menonton jalannya pertandingan laga final Liga Kampung Soekarno Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (3/11/2023) malam.

"Kalau jegalnya motong striker, wasitnya harus segera tiup peluit. Jangan dibiarkan," ucap Ganjar singkat kepada awak media.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dia menggambarkan penjegalan laiknya dinamika dalam pertandingan sepak bola.

Jika ada pemain yang dijegal oleh lawan, maka peran wasit amat ditunggu untuk menghentikan tindakan lawan.

"Ya, seperti bola. Kalau jegal, ada wasit yang prittt (tiup peluit)," ucap Hasto seraya tertawa.

Hanya sampai di sana keduanya mengomentari isu penjegalan Gibran.

Sebelumnya, dikutip Kompas TV, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menduga ada sejumlah pihak yang sedang menjalani operasi rahasia untuk menjegal Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci dugaannya itu.

"Saya memang mendapat informasi, ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," kata Habiburokhman dalam video yang diterima Kompas TV, Jumat.

Dia menjelaskan, dugaan itu muncul setelah ada anggota DPR yang mengusulkan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi atau MK.

Selain itu, kata dia, ada yang melakukan penggiringan opini dengan mengatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.