Soal Masinton Usul Hak Angket MK, Sekjen PDI-P: Saat Ini Semua Fokus Menangkan Ganjar-Mahfud

Sebab, Hasto menyatakan bahwa fokus PDI-P saat ini adalah turun ke masyarakat untuk memenangkan bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pokoknya ya, buat kami yang terpenting saat ini semua fokus, semua fokus pada pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Hasto lantas mengatakan, kerja memenangkan Ganjar-Mahfud tak hanya dilakukan partainya.

Ia menyebut bahwa seluruh pendukung Ganjar-Mahfud mulai dari partai politik pengusung selain PDI-P, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo dan Hanura hingga relawan dan simpatisan berusaha memenangkan pasangan tersebut.

"Gerakannya hanya tunggal (menangkan Ganjar-Mahfud)," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, Ganjar-Mahfud mendapatkan dukungan yang semakin besar ketika situasi demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan.

"(Ganjar-Mahfud) setiap hari mendapat dukungan yang semakin luas, karena keprihatinan atas situasi demokrasi kita yang dirasakan mundur ke belakang," kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Masinton mengusulkan hak angket terhadap MK di tengah Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Sidang II, Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Ia menganggap bahwa putusan MK soal batas usia capres-cawapres itu mengecewakan dan diwarnai nepotisme.

"Iya usulan hak angket itu kan bisa disampaikan ke paripurna kalau mencapai 25 anggota. Ya kan saya baru tadi menyampaikan usulan, baru besok jalan. Nah, kita harapkan beberapa teman-teman ya mendukung usulan ini," ujar Masinton saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Kemudian, Masinton mengaku tidak mematok target kapan akan mengusulkan hak angket tersebut.

"Ya saya enggak bisa targetkan lah. Pokoknya besok saya coba lagi kontak lagi ke teman-teman ya, lintas fraksi lah," kata Masinton.

Sebagaimana diberitakan, lewat putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian, atas dasar putusan MK itu diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun.