Salin Artikel

Kirim Surpres Calon Panglima TNI, Jokowi Ajukan KSAD Agus Subiyanto?

Agus disebut menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun pada akhir November 2023.

"Saya dapat informasi dari seorang pejabat tinggi Istana, bahwa surpres itu dari Presiden sudah dikirim," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

"Isinya itu adalah meminta persetujuan pengangkatan Panglima TNI. Calonnya itu adalah KSAD (Jenderal Agus Subiyanto)," sambungnya.

Adapun Agus Subiyanto baru saja diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman.

Namun, menurut TB Hasanuddin, di dalam undang-undang (UU), tidak ada larangan seseorang yang baru menjabat kepala staf angkatan diangkat menjadi Panglima TNI.

Yang terpenting, calon Panglima TNI adalah perwira aktif, serta sedang menjabat atau pernah menjadi kepala staf angkatan.

"Di situ tidak ada klausal yang mengatakan baru berapa hari, baru berapa minggu. Tapi memang pernah atau sedang menjadi kepala staf angkatan. Tidak ada pembatasannya di situ. Jadi dilihat dari peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar," tutur TB Hasanuddin.

Sementara itu, TB Hasanuddin sebagai senior sekaligus pensiunan TNI mengaku tidak masalah jika Agus Subiyanto dilantik menjadi Panglima TNI.

Dia hanya mengingatkan agar Agus Subiyanto tetap netral jika terpilih sebagai Panglima TNI.

"Masalahnya itu adalah jangan sampai jabatan ini diburu-buru hanya karena mau pileg dan pilpres. Itu kita harapkan seluruh prajurit TNI termasuk Panglima TNI harus tetap netral dan tidak terlihat politik praktis," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan, DPR telah menerima surpres terkait penggantian Panglima TNI.

Sebab, Panglima TNI saat ini, Laksamana Yudo Margono akan segera pensiun pada akhir November 2024.

"Iya (sudah terima surpres)," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Senin.

Saat ditanya apakah calon Panglima TNI pengganti Yudo adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto, Meutya enggan menjawab.

Dia hanya menyebut nama calon Panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR Puan Maharani.

"Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/30/18023171/kirim-surpres-calon-panglima-tni-jokowi-ajukan-ksad-agus-subiyanto

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke