Basarah PDI-P Sebut Seragam Hitam Simbol Duka terhadap Demokratisasi di Indonesia

Basarah mengatakan, rasa sedih itu disimbolkan dengan seragam warna hitam yang ia dan sejumlah pengurus PDI-P kenakan dalam beberapa waktu terakhir.

"Menggunakan uniform hitam untuk menggambarkan suasana duka saya terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang mengarah pada satu tindakan-tindakan yang di luar dari prinsip demokrasi dan keadilan itu sendiri," kata Basarah di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Menurut Basarah, bukan hanya dirinya yang merasa sedih dan kecewa terhadap putusan MK tersebut, tetapi juga masyarakat umum.

Basarah berpandangan, masyarakat luas kini memandang MK yang seharusnya menjadi penjaga marwah konstitusi justru mengalami degradasi.

"Bahkan dari beberapa orang hakim Mahkamah Konstitusi pun membuat pernyataan yang sama nadanya dengan kekecewaan kesedihan yang saya simbolisasikan dengan baju partai saya yang berwarna hitam ini," kata Basarah.

Basarah mengenakan seragam hitam saat menghadiri pertemuan Council of Asian Liberals and Democrats di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu, berbeda dengan kader PDI-P lain yang mengenakan seragam merah.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun menyinggung baju hitan yang dikenakan Basarah saat membacakan sambutan.

"Saya tanya ke dia (Basarah), kenapa seragamnya beda dengan saya?" kata Hasto, saat memulai sambutannya, Sabtu.

Hasto menuturkan, baju hitam itu menggambarkan isi hati Basarah terkait demokrasi Indonesia yang dalam tantangan akibat kelahiran kembali nepotisme.

"Dia bilang, ini merekfleksikan hatinya bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam tantangan, karena kelahiran kembali nepotisme," ujar Hasto disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Hasto juga mengenakan seragam hitam saat menerima audiensi Duta Besar Inggris untuk Indonesia yang baru, Dominic Jermey, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

"Saya hari ini sengaja menggunakan baju hitam sebagai keprihatinan atas jalan mundur demokrasi di Indonesia karena ambisi kekuasaan," kata Hasto, Jumat.

Isu nepotisme dan dinasti politik mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa orang yang berusia di bawah 40 tahun boleh menjadi capres-cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju pada pemilihan presiden karena menjabat sebagai wali kota Solo.

Sejumlah pihak menuding ada nuansa nepotisme dalam putusan ini karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman Gibran turut mengambil keputusan.

Setelah putusan MK tersebut, Gibran yang merupakan kader PDI-P itu diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Belakangan, PDI-P menyatakan bahwa Gibran otomatis keluar dari partai berlambang banteng tersebut karena menjadi cawapres Prabowo.