Projo Tepis Tudingan Jokowi Minta 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bapilpres) Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menepis adanya tudingan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perpanjangan masa jabatan dari dua menjadi tiga periode kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Adapun isu tiga periode ini disebut sebagai awal mula hubungan Jokowi dan Megawati merenggang.

"Tuduhan itu drama, publik harus disuguhi informasi yang benar,” kata Panel Barus dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).

Panel menjelaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginginkan masa jabatannya diperpanjang.

Bahkan, kata dia, Jokowi berkali-kali mengaku taat pada konstitusi bahwa masa jabatan presiden maksimal dua kali berturut-turut.

Menurut Panel, pernyataan serupa ditegaskan lagi oleh Presiden dalam pidato pembukaan Rakernas V Projo pada Mei 2022 di Borobudur, Jawa Tengah.

"Projo lantas mengumumkan sikap resminya yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 pada 28 Desember 2022," ujar Panel.

Ketum PDI-P Megawati kemudian mengumumkan penolakan serupa pada 10 Januari 2023.

“Pengumuman sikap Projo tersebut justru karena arahan Pak Jokowi untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Jadi tidak benar Jokowi baper (bawa perasaan) soal itu kemudian marah kepada PDI-P,” katanya.

Dia mengungkapkan, persoalan sebenarnya adalah kontestasi Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dia meminta semua pihak mengikhlaskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto.

“Pasangan-pasangan calon sudah didaftarkan di KPU secara resmi. Kini waktunya bertempur gagasan untuk Indonesia, tidak perlu mendiskreditkan Presiden Jokowi dengan cara seperti itu,” ujar Panel.

Sebelumnya diberitakan, politikus PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P diduga disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.