Salin Artikel

Cak Imin Klaim PKB Lebih Kuasai Basis Massa NU Ketimbang Mahfud

MAGELANG, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengklaim, partainya lebih menguasai basis massa Nahdlatul Ulama (NU) daripada Mahfud MD.

Mahfud merupakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang ditunjuk menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo, saingan Anies Baswedan dan Cak Imin.

Mahfud juga dikenal sebagai salah satu tokoh NU dari Jawa Timur.

"Insya Allah, insya Allah (PKB lebih menguasai basis NU)," kata Cak Ikin saat ditemui awak media usai mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional, di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (22/10/2023).

Cak Imin mengatakan, PKB telah menjadi partai politik yang meraup suara tertinggi di Jawa Timur dan terbanyak kedua di Jawa Tengah.

Menurutnya, PKB hanya tinggal merebut posisi pertama sebagai partai dengan suara terbanyak secara nasional dan memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tinggal menggeser sedikit jadi juara satu pileg menjadi juara satu pilpres," ujar Cak Imin.

"Apalagi luar Jawa, lebih gampang," tambah Ketua Umum PKB tersebut.

Ia menambahkan, NU selama ini tidak pernah khawatir dengan perbedaan pendapat, saat ditanya potensi terpecahnya suara NU usai Mahfud masuk ke dalam bursa kandidat.

"Yang penting PKB solid," tutur Cak Imin.

Sebelumnya, PDI-P, PPP, Hanura, dan Perindo resmi menunjuk Mahfud MD sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, masuknya Mahfud MD ke dalam gelanggang Pilpres 2024 bakal memecah basis kekuatan politik NU.

Menurut Umam, kehadiran Mahfud sebagai pesaing pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berpotensi mengganjal target PKB di Jawa Timur.

"Masuknya Mahfud MD sebagai kontestan pilpres berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengkonsolidasikan basis pemilih Nahdliyyin (warga NU) untuk bersatu nendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar," ucapnya.

Adapun Anies dan Cak Imin telah mendaftarkan diri sebagai bakal capres 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023).

Pada hari yang sama, Ganjar dan Mahfud juga telah mendaftarkan diri ke KPU.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/22/15283751/cak-imin-klaim-pkb-lebih-kuasai-basis-massa-nu-ketimbang-mahfud

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke