Belajar dari Australia, Indonesia Terus Tingkatkan Dampak Layanan Publik Berbasis Digital

KOMPAS.com – Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia untuk mempermudah akses masyarakat pada layanan dasar terus dikembangkan.

Pemerintah Indonesia belajar dari Australia yang telah sukses mengembangkan layanan dasar yang berorientasi masyarakat (citizen centric), yakni layanan kesejahteraan sosial (social welfare) selama lebih dari sepuluh tahun melalui strategi digitalisasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyediaan layanan masyarakat di Australia memiliki strategi serupa, yakni melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi secara intens.

Hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia melalui penyediaan layanan SPBE prioritas dengan mengutamakan layanan dasar yang berorientasi masyarakat, seperti layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

“Upaya intens pemerintah Indonesia melalui digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dapat tercapai, serupa dengan kisah sukses yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia lewat Australia Digital Services,” ujar Anas saat bertemu dengan jajaran Services Australia di Canberra, Selasa (17/10/2023).

Ia menjelaskan, Services Australia adalah lembaga pemerintah Australia yang bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan pemerintah dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat.

Strategi lembaga tersebut, kata Anas, menyediakan akses yang mudah dan efisien serta inklusif mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti bantuan keuangan, perawatan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain-lain.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Australia melalui MyGov dapat membantu mempermudah masyarakat.

Praktik serupa juga tengah dikerjakan pemerintah Indonesia melalui Portal Nasional Pelayanan Publik termasuk di dalamnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

MPP Digital dapat diakses masyarakat dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Saat ini untuk MPP Digital kita melakukan piloting di 21 kabupaten atau kota di Indonesia dan juga sudah mulai menggunakan face recognition. Indonesia secara bertahap sudah mulai mengintegrasikan berbagai layanan,” ucap Anas.

Strategi digitalisasi pelayanan publik di Australia melalui layanan digital dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan.

Pendekatan tersebut dimulai dengan menyediakan layanan kesehatan yang membantu masyarakat untuk mengakses layanan terpadu yang bersifat inklusif.

Layanan terpadu tersebut, seperti akses melalui telepon dan pertemuan fisik (face-to-face services), serta layanan yang mendekat ke masyarakat (mobile services), sehingga seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kondisi yang beragam dan mudah mendapatkan layanan.

Layanan kesehatan di Australia dirancang berupa layanan yang terpersonalisasi, sehingga dapat memberikan layanan dengan prinsip sederhana, inklusif, terintegrasi, transparan, tepercaya, dan aman sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Jika melihat perkembangan Indonesia saat ini, Indonesia sudah on the track, mengikuti jejak keberhasilan Australia. Kami tentu punya harapan praktik-praktik baik di Services Australia bisa menjadi percontohan bagi transformasi layanan digital di Indonesia, khususnya MPP Digital,” tutur Anas.

Sebagai informasi, kunjungan kerja Anas selaku Menpan-RB ke Services Australia membuka kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang operasional Services Australia dan memetakan kemungkinan kerja sama pada masa depan.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperluas pandangan tentang berbagai inisiatif dan program yang telah berhasil diluncurkan oleh Services Australia sebagai sumber inspirasi dalam merancang dan mengimplementasikan program-program serupa di Indonesia.