Buka Data Kerawanan Laut Tahun 2023, Pangkoarmada RI Sebut Pelanggaran Pelayaran Paling Banyak

Hal itu diungkapkan Panglima Komandan Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya Herru Kusmanto saat menjadi pembicara dalam seminar ketahanan nasional bertema “Membangun Konektivitas Maritim Selatan-Selatan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Kerawanan dan kejahatan laut itu seperti kasus perdagangan narkoba, ilegal mining, ilegal fishing, ilegal oil, ilegal survey hingga penyelundupan senjata dan amunisi. Data tersebut dihimpun hingga Agustus 2023.

“Kami merekap sampai bulan Agustus kemarin, kejahatan yang sudah ditangkap TNI AL dan dilimpahkan ke instansi yang berwenang,” kata Herru, dikutip dari kanal YouTube Lemhannas, Jumat (13/10/2023).

Dari data yang dihimpun TNI AL, ilegal fishing mencapai 17 kasus, ilegal logging 11 kasus, ilegal mining 38 kasus, dan ilegal oil 31 kasus.

TNI AL juga 10 kali menangkap penyelundupan TKI ilegal sepanjang 2023.

Sementara itu, kasus pelanggaran pelayaran mendominasi dengan 78 kasus.

“Untuk pelayaran, sesuai UU Omnibus Law, kami limpahkan ke KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) atau Syahbandar terdekat,” ujar Herru.

Herru mengatakan, data-data itu ditemukan oleh kapal-kapal TNI AL yang sedang patroli di Selat Malaka, sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II, ALKI III, serta wilayah perbatasan.

Kemudian, ALKI II difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.

Sementara itu, ada beberapa cabang ALKI III. Tetapi, intinya jalur ini dipakai untuk melintasi Samudra Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu, dan Samudra Hindia.