Kata Jokowi dan Ganjar soal Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar

Posisi Andi yang hingga kini masih menjabat Gubernur dalam struktur lembaga pemerintahan, tetapi bergabung dalam lingkup politik praktis di TPN Ganjar, seakan menjadi pertanyaan apakah diperbolehkan.

Andi Widjajanto sendiri sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya, Lemhannas adalah lembaga pemerintah non kementerian.

"Pejabat gubernurnya boleh melakukan atau terlibat dalam tim kampanye dengan aturan aturan yang ada," kata Andi dalam konferensi pers setelah diumumkan bergabung dengan TPN Ganjar, di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.

Di sisi lain, Andi juga bakal memastikan bahwa keterlibatannya di TPN akan mengikuti aturan yang ada dalam hukum tata negara.

Oleh karena itu, terkait posisinya di Lemhannas, Andi akan segera bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, guna membicarakannya.

"Ini akan didiskusikan dengan Mensesneg untuk betul-betul memastikan bahwa pelibatan saya di TPN sesuai dengan apa yang dalam peraturan perundang undangan," ujarnya.

Kata Ganjar

Ganjar Pranowo menanggapi dengan positif masuknya Andi Widjajanto dalam struktur TPN.

Ia menyampaikan terima kasih karena Andi bersedia bergabung untuk ikut memenangkannya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ya terima kasih," kata Ganjar singkat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Ganjar lantas meminta Andi untuk bergabung bukan atas kedudukannya sebagai Gubernur Lemhannas.

"Mungkin bukan gubernurnya, tapi personalnya," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Jokowi sebut sudah izin

Sementara itu, Presiden Jokowi membenarkan jika Andi Widjajanto sudah meminta izin dirinya sebelum bergabung dalam TPN Ganjar.

"Ya (beliau) sudah izin. Hanya aturannya seperti apa nanti Pak Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), apakah harus cuti, apakah harus mundur. Ke Sekretariat Negara. Teknis ya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam.

Saat ditanya apakah dirinya mengizinkan, Jokowi menyatakan memberi izin.

"Kalau saya sih izinkan," katanya.

Timbulkan kecurigaan konflik kepentingan

Bergabungnya Andi dalam TPN juga menjadi sorotan pengamat politik.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpendapat bahwa semestinya Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap para pembantunya di pemerintah agar tak terlibat politik praktis menjelang Pilpres 2024.

"Pendiaman terhadap pejabat publik sebagai tim pemenangan Capres-Cawapres tertentu jelas menghancurkan prinsip netralitas dan independensi kekuasaan negara," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis.

Menurut Umam, praktik seperti ini bisa memunculkan dugaan oleh publik akan adanya konflik kepentingan dalam pemerintahan Jokowi.

"Jika presiden diam dan mendiamkan proses itu terjadi, maka masyarakat patut menduga jangan-jangan presiden membiarkan, menoleransi, atau barangkali menikmati praktik itu terjadi," ujarnya.

Umam mengatakan, tindakan Presiden yang membiarkan ketika para pembantunya terlibat politik praktis, justru akan mematikan prinsip demokrasi.

"Presiden harus tegas dengan meminta pejabat publik itu untuk berhenti atau setidaknya cuti dan melepaskan semua perangkat kekuasaan negara yang dipegangnya, agar lembaga-lembaga sentral seperti Polri, TNI, BIN (Badan Intelijen Negara), Lemhannas, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan lainnya tidak menjadi instrumen pemenangan politik di Pemilu 2024 mendatang," kata Umam.