Salin Artikel

Soal Hasil Survei LSI Denny JA, Cak Imin: Nanti Rakyat yang Uji Kredibilitas

Ia menyatakan, benar atau tidaknya hasil survei itu akan diuji langsung oleh warga saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti.

"Ya sebetulnya soal LSI atau survei, nanti rakyat yang menguji kredibilitas," kata Muhaimin di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (11/10/2023).

Ia pun tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai hasil survei itu, termasuk bakal ikut menyomasi LSI Denny JA seperti Partai Nasdem atau sebaliknya.

Dia belum mengecek lebih lanjut hasil survei tersebut.

Oleh karena itu, Cak Imin mempersilakan siapa saja menilai karena kredibilitasnya akan ditentukan langsung oleh masyarakat.

"Saya belum cek, ya. Mungkin kalau itu masih mewakili siapa, saya belum cek. Ya silakan, mau bilang kecil, mau bilang besar, mau menggiring opini, mari kita buktikan suara rakyat yang menjadi penentunya," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem Sumut menyomasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Senin (9/10/2023).

Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI Denny JA pada Senin (2/10/2023) uang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5 persen.

Sementara itu, bacapres dari PDI-P, Ganjar Pranowo, 65 persen dan bacapres dari Gerindra, Prabowo Subianto, 30 persen.

Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI Denny JA dalam tujuh hari ke depan, Nasdem akan mengambil langkah hukum.

"Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Kami sudah menentukan langkah-langkah itu," ujar Iskandar saat konferensi pers di Auditorium DPW Nasdem Sumut di Jalan Prof HM Yamin.

Saat menyampaikan keterangan, Iskandar didampingi seratusan pengacara yang mengawal persoalan ini.

Iskandar menilai ada kejanggalan hasil survei LSI Denny JA. Ini karena pada Mei 2023, hasil survei elektabilitas LSI Denny JA untuk Anies mencapai 32,6 persen.

Namun, berselang empat bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies berkurang drastis hanya tinggal 5 persen saja.

"Rata-ratanya hampir 7 persen di tiap bulannya turun dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei," kata dia.

"Kedua, kami melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan," ucap Iskandar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/11/18121011/soal-hasil-survei-lsi-denny-ja-cak-imin-nanti-rakyat-yang-uji-kredibilitas

Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke