Salin Artikel

Menteri LHK Hadir di Istana di Tengah Kabar Mentan SYL Akan Menghadap Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar terpantau hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023).

Pantauan Kompas.com, Siti hadir di istana sekitar pukul 12.51 WIB dengan naik mobil dinas RI 38.

Mobil tersebut langsung menuju depan lobi Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang masih satu kompleks dengan istana.

Siti yang mengenakan baju lengan panjang tampak turun dari mobil dan langsung masuk ke lobi Gedung Kemensetneg.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi soal alasan kedatangan Menteri Siti ke Kemensetneg.

Namun, kedatangan Siti pada Kamis siang terpantau oleh wartawan yang sedang menunggu kehadiran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Menurut informasi, Mentan Syahrul akan menghadap Presiden Joko Widodo pada Kamis siang. Namun, Presiden mengaku belum tahu Mentan Syahrul berencana menghadap siang ini.

Sebagaimana diketahui, Menteri Siti dan Mentan Syahrul berasal dari partai yang sama yakni Nasdem.

Adapun Mentan Syahrul sedang disorot karena dikabarkan terseret dalam salah satu kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah mengungkapkan soal status tersangka Syahrul.

Selain itu, Syahrul juga disorot karena sempat dikabarkan hilang kontak saat berada di luar negeri. Namun, pada Rabu (4/10/2023), Syahrul kembali ke Indonesia.

Pada Kamis siang, Syahrul hadir di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan dan berada di sana sekitar dua jam.

Saat akan meninggalkan kantornya, Syahrul sempat merespons soal isu pengunduran diri dari jabatan sebagai menteri.

Menurut Syahrul, dia saat ini akan menyelesaikan sejumlah proses terlebih dulu. Setelahnya dia berjanji akan memberikan penjelasan pada saat yang tepat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/15141231/menteri-lhk-hadir-di-istana-di-tengah-kabar-mentan-syl-akan-menghadap-jokowi

Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke