Salin Artikel

Ketum PBNU: Soal Politik yang Penting Kita Lewat dengan Selamat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf berpesan agar menghadapi Pemilu 2024 dengan tenang.

Pesan tersebut disampaikan Yahya kepada warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin. Menurutnya, Pemilu harus diselenggarakan dengan tenang agar bisa memberikan keselamatan usai penyelenggaraan.

"Karena yang penting soal politik ini, yang penting kan kita lewat dengan selamat, itu aja yang penting," kata Gus Yahya dalam pidato pembukaan Rakernas Fatayat NU yang disiarkan kanal YouTube TVNU, Senin (2/10/2023).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Ketua Umum LTN Kominfo PBNU Ishaq Zubaedi untuk mengutip pernyataan tersebut.

Ia pun mengibaratkan pelaksanaan politik praktis itu tak ubahnya pergantian estafet kepemimpinan. 

Menurutnya, kegiatan politik praktis itu bukan meurpakan kepentingan inti dari organisasi yang lahir sebelum Indonesia merdeka ini.

"Ini cuma tempat lewatan saja, ini bukan pusat kepentingan kita. Karena positioning Nahdlatul Ulama sudah bergeser tidak lagi politik," ucapnya.

Adapun terkait sikap politik PBNU, Gus Yahya meminta kepada warga NU untuk menunggu keputusan dari Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar.

"Soal yang lain-lain misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah, ikuti saja saya, kita nunggu Rais Aam," ucap dia.

Gus Yahya mengatakan, ia sudah diberikan pesan agar menunggu keputusan dari Rais Aam untuk memutuskan arah dukungan PBNU.

"Kemarin sudah dibilang sama Rois Aam to kemarin, ya udah kita nunggu aja. Saya aja sudah disuruh nunggu masa kalian enggak nunggu. Kita nunggu saja sudah, enak," ucapnya kepada para Fatayat NU.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/02/08405761/ketum-pbnu-soal-politik-yang-penting-kita-lewat-dengan-selamat

Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke