Salin Artikel

Soal Polusi Udara, Menteri LHK Ungkap Ada 11 Industri Kena Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan pihaknya sudah memberikan sanksi terhadap 11 industri terkait polusi udara di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Siti dalam siaran yang diunggah dalam YouTube Sekretariat Kabinet RI pada Jumat (29/9/202023) yang berjudul “Siti Nurbaya Beberkan Masalah Polusi Udara”.

Siti menyebut, sanksi itu diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara total, sudah ada 45 industri juga yang diperiksa.

“45 yang diperiksa, mungkin sudah 11 kena sanksi,” kata Siti dalam paparannya seperti dikutip pada Sabtu (30/9/2023).

Namun, ia tidak merincikan jenis sanksi serta lokasi dari industri yang dimaksudkannya itu.

Menurut dia, pihaknya masih akan memeriksa sejumlah industri lainnya dalam rangka mewujudkan udara yang bersih.

“Dan masih akan terus-terusan diperiksa. Paling enggak targetnya kalau enggak salah 160an deh yang perlu dicek satu-satu, supaya bersih,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Siti juga menyampaikan sejumlah langkah antisipasi yang perlu dilakukan bersama guna mewujudkan polusi yang rendah di Tanah Air, khususnya daerah perkotaan.

Dia turut mengingatkan agar kawasan masyarakat industri tidak boleh membuang polusi udara secara sembarangan.

“Harus pasang cerobong-cerobong asap atau scruber, jangan sembarangan,” tegasnya.

Kemudian, ia juga menyorot, dari informasi yang diperolehnya bahwa sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi PLTU baru di wilayah Pulau Jawa.

Sebab, sempat ada isu bahwa penyebab tingginya kadar polusi udara di Kawasan Jabodetabek belakangan ini karena PLTU yang ada di Suralaya, Banten.

“Jadi oke lah sekarang kita lihat PLTU, kemarin kan yang diramai-ramaikan katanya karena PLTU di Suralaya ya, waktu saya tanya ke Dirut PLN, menurut Dirut PLN sudah ganti gas,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menyampaikan bahwa penggunaan PLTU dan batu bara juga harus semakin dikurangi.

“Jadi itu juga aspek jangka panjang itu PLTU, Batu Bara itu sesuai dengan agenda perubahan iklim kita kan memang harus semakin dikurangi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, polusi udara di Indonesia belakangan ini mendapatkan sorotan. Ini karena tingkat polusi yang meningkat.

Pada Sabtu (19/8/2023) sore terdapat beberapa wilayah Indonesia yang tercatat memiliki kualitas udara buruk menurut data IQAIR.

Wilayah itu antara lain Provinsi Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Sementara, kualitas udara DKI Jakarta pada Jumat (29/9/2023) pagi tercatat masuk kategori tidak sehat berdasarkan pengukuran kualitas udara IQAIR.

Indeks kualitas udara di DKI Jakarta per pukul 06.00 WIB saat itu tercatat di angka 169.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/30/09441921/soal-polusi-udara-menteri-lhk-ungkap-ada-11-industri-kena-sanksi

Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke