Diundang "Podcast" di KPK, Raffi Ahmad Ajak Publik Pantau dan Laporkan Dugaan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis sekaligus pemilik Rans Management Raffi Ahmad mengajak masyarakat luas untuk menyebarkan dan melaporkan dugaan korupsi.

Pernyataan itu Raffi sampaikan usai diundang mengisi podcast atau siniar bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.

Raffi diundang oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk membicarakan topik-topik mengenai penangkalan tindak rasuah.

“Podcast, podcast beneran sumpah. Ya hari ini diundang sama teman-teman KPK dan juga Stranas PK untuk pencegahan korupsi,” kata Raffi saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).

Raffi mengatakan, generasi muda mestinya tidak hanya berkoar-koar, namun turut bertindak nyata dalam upaya pencegahan korupsi.

Salah satunya, lanjutnya, dengan memantau berbagai kebijakan atau perbuatan yang diduga atau terindikasi korupsi.

“Sebagai masyarakat bisa memantau semuanya kita juga bisa menyebarkan kalau ada sesuatu yang hal yang janggal,” tutur Raffi.

Raffi mengatakan, sebagai influencer yang memiliki 70 juta pengikut di media sosial, merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk menyebarkan wacana positif terkait pencegahan korupsi.

Meski hanya bisa berperan sedikit, salah satunya terkait sosialisasi pencegahan korupsi, Raffi mengajak publik membantu program pemerintah tersebut.

“Kapasitas saya di sini sebagai masyarakat biasa influencer. Apa yang bisa dilakukan meskipun sedikit ya kita lakukan melaporkan,” tutur Raffi.

Adapun Stranas PK merupakan gabungan kementerian dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018.

Adapun fokus utama Stranas PK adalah mencegah korupsi di berbagai sektor, di antaranya dengan membangun sistem yang dituangkan dalam Aksi Pencegahan Korupsi.

Sejumlah instansi yang tergabung dalam Stranas PK ini antara lain, KPK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).

Lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kantor Staf Presiden.

Sejumlah Aksi PEncegahan Korupsi Stranas PK meliputi perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, perencanaan hingga pelaporan keuangan pemerintah daerah, hingga perbaikan tata kelola pelabuhan.