Pendekatan Konsensual Menyelesaikan Sengketa Lahan

SENGKETA lahan di Indonesia memiliki sejarah panjang dan berliku. Fenomena ini bermula sejak zaman kolonial ketika Belanda menerapkan kebijakan memaksa masyarakat pribumi menyerahkan tanah leluhur mereka untuk perkebunan industri.

Sayangnya, bahkan hingga saat ini, sengketa lahan terus terjadi. Konflik-konflik ini sering kali ditandai kekerasan dan pemaksaan yang meninggalkan luka mendalam.

Baru-baru ini sengketa lahan kembali terjadi di Pulau Rempang, Batam. Kericuhan pecah saat warga menghadang ribuan aparat gabungan yang akan melakukan pengukuran dan pematokan lahan terkait proyek Rempang Eco City.

Mereka menolak pengukuran tersebut karena akan menggusur permukiman. Akibat bentrokan itu, sejumlah warga ditangkap dan siswa di dua sekolah terkena tembakan gas air mata.

Kasus ini mengindikasikan bahwa setiap era pemerintahan belum mampu menemukan solusi tepat untuk menyudahi sengketa lahan.

Nyaris tidak ada pendekatan alternatif selain menurunkan aparat kepolisian dan TNI untuk mematahkan perlawanan rakyat.

Pendekatan Konsensual

Sebenarnya pendekatan konsensual bisa menjadi alternatif dan harapan untuk resolusi konflik dan sengketa lahan. Pendekatan konsensual merupakan metode yang mengutamakan dialog, pemahaman, kompromi daripada konfrontasi dan kekuatan.

Pendekatan konsensual berbeda secara mencolok dengan taktik-taktik kekerasan dan kekuasaan yang secara historis telah menggambarkan konflik tanah di Indonesia.

Pendekatan ini memiliki potensi untuk mengubah lanskap konflik sengketa tanah di Indonesia, memupuk kerja sama, solusi damai, dan pada akhirnya perdamaian yang abadi.

Dalam buku "Land Conflicts: A Practical Guide to Dealing with Land Disputes", Babette Wehrmann (2008) menguraikan pendekatan konsensual sebagai strategi penyelesaian konflik untuk mencapai solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Tujuan akhir adalah memulihkan perdamaian, rasa hormat, dan dalam beberapa kasus, bahkan memupuk persahabatan di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pendekatan ini berpusat pada prinsip inti pencarian konsensus di antara pihak-pihak yang berselisih melalui diskusi dan negosiasi mendalam.

Dalam pendekatan konsensual, semua pihak yang terlibat dalam konflik belajar untuk memahami kepentingan, motivasi, dampak emosional dari sengketa, serta ketakutan dan keinginan masing-masing.

Dialog ini memiliki dua tujuan, yaitu memberikan pencerahan tentang penyebab-penyebab mendasar konflik dan juga mengungkapkan masalah seperti ketidakpercayaan, keinginan untuk membalas dendam, atau konflik tambahan yang mungkin sebelumnya terpendam.

Pada intinya, pendekatan konsensual berusaha memperbaiki hubungan dan menetapkan persyaratan yang disepakati bersama untuk interaksi masa depan.

Dalam praktiknya, mencapai konsensus seringkali memerlukan kehadiran pihak ketiga atau profesional terlatih yang dapat memfasilitasi proses tersebut, dengan alat bantu yang mencakup moderasi, konsultasi, konsultasi sosio-terapeutik, mediasi, dan rekonsiliasi.

Dalam situasi yang mendahului konflik parah, keterlibatan pihak ketiga dapat menjadi kunci membantu individu dengan nasib dan tujuan bersama dalam situasi konflik untuk mengorganisasi diri dan memperkuat kekuatan kelompok mereka sebelum memulai negosiasi dengan pihak lawan.

Dalam kasus-kasus yang ditandai oleh konflik simetris di mana dinamika kekuasaan lebih seimbang, negosiasi dapat dilakukan langsung antara para pihak tanpa perlu campur tangan pihak ketiga.

Diskusi langsung seperti ini seringkali efektif dalam menyelesaikan banyak konflik dan dapat mengarah pada solusi yang diterima secara bersama ketika salah satu pihak mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak lain dengan cara yang ramah dan mengundang, memicu dialog untuk menemukan titik kesamaan.

Namun, jika tidak ada pihak yang bersedia atau mampu memulai dialog, pihak ketiga dapat memfasilitasi pertemuan tanpa harus hadir secara fisik.

Dalam skenario ini, pihak ketiga memulai kontak individu dengan pihak-pihak yang berselisih dan mengusulkan pertemuan.

Jika pihak-pihak memilih untuk kehadiran pihak ketiga selama pertemuan, mereka dapat bertindak sebagai mediator, mengawasi diskusi atau negosiasi dan memastikan bahwa kedua pihak memiliki kesempatan untuk mengartikulasikan pandangan mereka.

Dalam konflik-konflik yang membesar emosi atau situasi dengan sejarah kekerasan, keterlibatan pihak ketiga seringkali sangat penting, karena mencapai kesepakatan bisa menjadi tantangan.

Dalam situasi seperti itu, langkah awal biasanya melibatkan konsultasi dengan kedua pihak, dengan tujuan mengidentifikasi sumber ketidaknyamanan emosional dan melakukan diskusi terpisah dengan masing-masing pihak untuk mengembangkan pemahaman tentang posisi pihak lawan.

Rekonsiliasi mengambil langkah lebih jauh dengan menempatkan pihak ketiga sebagai perantara yang berusaha menemukan titik kesamaan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk bertemu.

Selanjutnya, mediasi yang kompeten memainkan peran penting dengan mengarahkan dan membimbing dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih.

Proses mediasi ini memastikan bahwa kedua belah pihak mendengarkan satu sama lain secara aktif, membantu pihak-pihak dalam mengatasi masalah dengan metode, dan menjamin bahwa semua detail relevan, terutama kepentingan, motivasi, dan keadaan emosional kedua pihak, disampaikan tanpa menyebabkan ketidaknyamanan.

Pada intinya, mediasi merupakan pendekatan profesional untuk bersama-sama menjelajahi konflik.

Penting untuk dicatat bahwa ketika mengorganisasi proses mediasi dan meningkatkan komunikasi, pihak ketiga harus menahan diri dari membuat keputusan.

Sebaliknya, tanggung jawab untuk pengambilan keputusan sepenuhnya ada pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dengan tujuan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap penyelesaian.

Meskipun mediator dapat mengusulkan solusi, saran-saran ini harus disetujui sebelum proses mediasi dimulai.

Mediasi dapat dilakukan oleh mediator profesional atau individu dengan pelatihan khusus dalam mediasi, seperti ahli tanah atau petugas dalam departemen yang bertugas menangani konflik tanah.

Pendekatan informal

Menurut Brett A. Williams (2000), ada lima karakteristik utama mengapa pendekatan konsensual sebagai pendekatan informal merupakan proses penyelesaian sengketa yang cenderung lebih memuaskan bagi pihak yang terlibat dalamnya.

Pertama, proses ini seharusnya ad hoc, menunjukkan fleksibilitasnya untuk memenuhi kebutuhan khusus dari pihak yang terlibat, menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all approach).

Kedua, informalitas sangat penting; pihak-pihak terlibat berkomunikasi secara langsung dengan cara informal, yang bertujuan memanusiakan 'pihak lain' dan membongkar hambatan-hambatan.

Ketiga, pencapaian konsensus menjadi fokus utama dan nilai tertinggi, menghargai kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk yang berada dalam posisi berlawanan.

Keempat, penyelesaian sengketa berlangsung melalui interaksi langsung tatap muka, menghindari perantara atau kuasa.

Terakhir, pendekatan konsensual menemukan tempatnya dalam menyelesaikan konflik yang berakar pada masalah distribusi, seperti sengketa tanah.

Memilih proses informal untuk menyelesaikan sengketa publik memupuk pemecahan masalah secara kolaboratif sambil menghindari jebakan litigasi.

Pendekatan ini memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dan menghasilkan hasil lebih optimal bagi semua pihak.

Belajar dari Jokowi

Untuk memahami bagaimana pendekatan konsensual bekerja dalam praktiknya, mari ambil pelajaran dari pengalaman Joko Widodo Ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Ia dihadapkan pada tugas ‘berat’ memindahkan pedagang kaki lima tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan.

Dalam kasus Solo, Jokowi membutuhkan tujuh bulan untuk memindahkan pedagang kaki lima di sekitar Monumen Banjarsari.

Banyak asosiasi pedagang dengan keras menentang pemindahan ini. Namun, pendekatan Jokowi sungguh luar biasa.

Dia terlibat dalam lebih dari 50 pertemuan dengan para pedagang, menunjukkan komitmennya yang teguh untuk memahami kekhawatiran mereka.

Bahkan, ia mengundang mereka untuk makan bersama, mengakui efektivitas apa yang disebutnya sebagai 'lobi melalui makanan'.

Melalui dialog yang gigih dan keterlibatan yang penuh hormat, akhirnya para pedagang setuju untuk dipindahkan. Contoh ini menjadi bukti kekuatan pendekatan konsensual, bahkan dalam situasi menantang.

Saat Indonesia bergulat dengan masalah konflik lahan yang terus berlanjut, pendekatan konsensual memberikan tanda harapan.

Ini menawarkan alternatif konstruktif terhadap kekerasan dan paksaan, dengan menekankan dialog, pemahaman, dan kompromi.

Dengan merangkul pendekatan ini, Indonesia dapat melupakan warisan kekerasan dan kekuasaan yang telah menghantui sejarah konflik tanahnya dan bekerja menuju masa depan yang lebih harmonis.

Dalam pencarian perdamaian abadi, mari kita ingat bahwa konflik dapat diselesaikan melalui pemahaman, komunikasi, dan saling menghormati.

Pendekatan konsensual adalah bukti kemampuan kita untuk bangkit di atas konfrontasi dan bekerja bersama menuju masa depan yang lebih baik dan lebih damai.

Kita berharap bahwa masa depan sengketa lahan tidak lagi meninggalkan luka di masyarakat.

Saatnya kita menempuh jalan damai untuk menyelesaikan konflik dan dalam sengketa lahan di Indonesia melalui pendekatan konsensual.

*Dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta