Salin Artikel

Kabaharkam dan Dankor Brimob Pimpin Operasi Mantap Brata untuk Amankan Pemilu 2024

Operasi tersebut akan dipimpin oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran dan Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Anang Revandoko.

“Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabaharkam Polri selaku Kaops (Kepala Operasi) dan dibantu oleh Dankor Brimob Polri selaku Wakaops (Wakil Kepala Operasi),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan videonya, Senin (25/9/2023).

Ramadhan mengatakan, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan oleh jajaran Mabes Polri dan satuan di wilayah.

Nantinya, operasi ini juga didukung oleh TNI, instansi terkait dan mitra keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas) lainnya dalam rangka pengamanan Pemilu 2024.

Ramadhan mengungkapkan, operasi ini akan digelar selama 222 hari sejak tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, serta penghitungan suara,” ujar Ramadhan.

“Penetapan hasil pemilu, pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden,” katanya melanjutkan.

Ramadhan mengatakan, jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata terdiri dari 2.130 personel dari Mabes Polri.

Sedangkan Kekuatan personel di jajaran kepolisian daerah (polda) disesuaikan dengan anggaran Operasi Mantap Brata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023-2024 yang ada di masing-masing wilayah.

Sementara itu, pola operasi pemeliharaan keamanan secara umum akan mengedepankan kegiatan preentif dan preventif.

“Dengan didukung kegiatan penegakan hukum, humas dan banops sehingga terwujud situasi kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia,” ujar Ramadhan.

Lebih lanjut, operasi ini juga memiliki sejumlah satuan tugas (satgas). Satgas tersebut di antaranya ada Satgas Preentif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Penegakan Hukum (Gakkum).

“Satgas Pamcapres dan Cawapres, Satgas Antiteror, Satgas Pengamanan TPS 2 Negeri, Satgas Humas, dan Satgas Banops,” kata Ramadhan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/25/19315541/kabaharkam-dan-dankor-brimob-pimpin-operasi-mantap-brata-untuk-amankan

Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke