Anggota Komisi III DPR Cecar Calon Hakim MK yang Pernah Sunat Vonis Jaksa Pinangki

Hal itu terjadi saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Adapun, Reny pernah menjabat sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dan menjadi salah satu majelis hakim yang memangkas hukuman terpidana kasus red notice Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari di tingkat banding.

“Dalam masa jabatan Ibu selama menjadi hakim ad hoc ini, tercatat ada 11 kasus yang mendapat keringanan, kasus-kasus korupsi tentunya,” ucap Ichsan.

Ia kemudian bertanya pada Reny apakah jika terpilih menjadi hakim MK bisa memberikan keputusan yang tepat.

Sebab, putusan MK menentukan nasib lebih banyak masyarakat ketimbang putusan hakim di pengadilan tinggi.

“Bagaimana Ibu memberikan jaminan kepada kami bahwa Ibu akan mengambil keputusan yang adil berdasarkan kebenaran? Karena kalau keputusan MK ini efek pengikutnya banyak,” sebut Ichsan.

“Keputusan Presiden, penghitungan suara presiden saja ada yang merasa enggak senang itu. Efeknya yang enggak terima itu jutaan,” papar dia.

Lalu, Reny mengklaim telah memberikan keputusan yang tepat dan berdasarkan keadilan.

“Sebenarnya saya sebagai hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu 10 tahun 3 bulan. Saya mengadili, memeriksa, memutus perkara lebih dari 100 dan itu hanya dilihat dari sebagian kecil putusan saya yang menjadi perhatian,” tutur dia.

Ia menekankan, dalam penentuan putusan tak bisa hanya mempertimbangkan aspek keadilan publik.

“Karena terdakwa pun juga punya hak yang sama sebagai warga negara,” imbuh dia.

Kemudian di tingkat banding, hukuman pinangki dipangkas 6 tahun menjadi hanya 4 tahun penjara.

Majelis hakim PT DKI Jakarta yang mengambil keputusan itu adalah Muhammad Yusuf, Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny.