Salin Artikel

Kadin Indonesia Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Presiden Joko Widodo di IKN

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menerima Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Emas 2045 dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (23/9/2023).

“Peta Jalan yang diserahkan Kadin Indonesia kepada Pemerintah Indonesia akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan menuju Indonesia Emas 2045," kata Presiden Jokowi.

Peta jalan tersebut diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan bahwa Peta Jalan Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin Indonesia kepada bangsa Indonesia.

Peta jalan tersebut, kata dia, dibuat agar upaya, program, serta inisiatif yang dijalankan pemerintah dapat mewujudkan visi pembangunan ekonomi Indonesia Emas 2045.

Dalam pembuatan peta jalan tersebut, Kadin Indonesia melibatkan seluruh komponen bangsa dengan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan Indonesia sebagai negara maju. Peta ini berisi langkah-langkah konkret dengan metrik sebagai tolak ukur pembangunan.

“Melalui Peta Jalan Indonesia Emas 2045, kami berharap segala inisiatif pemerintah dapat mengarah pada rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Arsjad dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/9/2023).

Pemerintah, kata Arsjad, telah mencanangkan cita-cita agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Ia berharap, Indonesia dapat menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

Peta Jalan Indonesia Emas 2045 pun semakin relevan karena Indonesia memiliki segala potensi sumber daya untuk menjadi negara maju.

“Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dapat menjadi panduan bagi pemimpin bangsa dalam memanfaatkan peluang serta mengatasi tantangan yang dihadapi. Tujuannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aspek prioritas

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan bahwa Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun berdasarkan empat aspek prioritas. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan dengan memajukan pelayanan kesehatan dan pangan.

Kedua, aspek kesejahteran. Aspek ini tidak hanya menyangkut PDB, tetapi juga meningkatkan penghasilan dan kehidupan yang layak untuk masyarakat. Aspek ini dipenuhi salah satunya melalui hilirisasi industri dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan. Upaya ini penting dilakukan mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar.

Keempat, aspek keberlanjutan. Aspek ini menargetkan dekarbonisasi dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan.

Arsjad menggarisbawahi bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa menerapkan nilai-nilai budaya dan bangsa, termasuk gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Oleh karena itu, Kadin Indonesia melibatkan berbagai komponen bangsa dalam penyusunan Peta Jalan Indonesia Emas 2045, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi, organisasi keagamaan, hingga organisasi non-pemerintah (NGO),” tutur Arsjad.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono menyambut baik komitmen Kadin Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Peta Jalan Indonesia Emas 2045 di IKN.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/23/15470641/kadin-indonesia-serahkan-peta-jalan-indonesia-emas-2045-ke-presiden-joko

Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke