Jokowi Pegang Data Intelijen "Daleman" Parpol, Gubernur Lemhannas Ingatkan soal Skandal Watergate

Hal itu diungkapkan Andi merespons pernyataan Jokowi belakangan ini. Presiden menyebutkan bahwa dirinya mengetahui apa yang diinginkan oleh partai politik (parpol) menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, berkat data intelijen.

“Presiden tentunya dalam Undang-Undang Intelijen adalah end user (pengguna terakhir) dari intel. Saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batasan demokratis untuk menggunakan data-data intel tersebut,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Andi lantas mengatakan bahwa Indonesia bisa belajar dari skandal Watergate di Amerika Serikat (AS).

Skandal Watergate mengungkap persekongkolan politik petinggi-petinggi Negeri Paman Sam demi melanggengkan kekuasaan Presiden Richard Nixon saat itu.

Terbongkarnya skandal ini diawali dari tertangkapnya lima perampok yang mencoba membobol markas Democratic National Committee (DNC) di kompleks Watergate, Washington DC pada 17 Juni 1972.

Penyelidikan membuktikan bahwa itu bukan perampokan biasa. Tetapi, melibatkan nama-nama petinggi Gedung Putih, termasuk orang nomor satu di AS saat itu, Presiden Nixon.

“Ketika Nixon menggunakan aparat keamanan intelijennya demi kepentingan politik pribadinya, kepentingan politik dari parpolnya, dan saya rasa Presiden Jokowi tahu persis batas-batas demokratis,” ujar Andi.

“Operasi-operasi intelijen tidak bisa berubah menjadi operasi-operasi politik pada saat sistem demokrasi sedang berusaha kita kuatkan menuju konsolidasi dan kematangan demokrasi,” katanya lagi.

Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan relawan pendukungnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor pada Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun, Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang diketahuinya dari partai-partai politik itu.

Ia hanya menjelaskan bahwa informasi itu didapat dari aparat intelijen yang berada di bawah kendalinya, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar Jokowi.