BNN Pastikan Pemberantasan Narkoba dengan Cara "Extraordinary", Serupa Tangani Inflasi-Stunting

Langkah ini serupa dengan cara pemerintah ketika menangani inflasi dan stunting.

Hal ini disampaikan Petrus usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang membahas soal narkoba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Petrus mengatakan, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden telah memberikan arahan ke jajaran di bawahnya mengenai penanganan narkoba.

"Untuk penanganan narkotika akan dilaksanakan secara extraordinary. Secara extraordinary sama dengan pelaksanaan kita melaksanakan penanganan terhadap inflasi dan juga stunting," ujar Petrus.

Petrus mengatakan bahwa ada 10 daerah yang masuk dalam skala prioritas penanganan secara luar biasa terkait pemberantasan narkoba. Salah satunya adalah Sumatera Utara.

Petrus menjelaskan, penanganan secara extraordinary yang dimaksud nantinya tetap dalam koridor penegakan hukum, pencegahan dan rehabilitasi.

Terlebih, saat ini angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia mencapai 1,95 persen atau setara dengan 3,66 juga orang.

"Ini yang menjadi catatan bagi kita. Dan kalau kita lihat bersama bahwa terutama di Sumut, jumlah tahanan atau narapidana sangat tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Berarti juga banyak pengguna yang harus kita rehabilitasi," ungkap Petrus.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan sekitar 3,6 juta jiwa menyebabkan lapas mengalami kelebihan kapasitas.

"Oleh sebab itu pada siang hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencari sebuah lompatan, terobosan agar kejahatan luar biasa ini bisa kita kurangi, kita selesaikan dengan baik," jelas Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas soal narkoba pada Senin siang.

Jokowi menuturkan, dirinya sudah berbicara dengan sejumlah aparat terkait di daerah untuk melakukan penanganan narkoba.

Sebab aparat penegak hukum juga ada yang terlibat di dalam peredaran narkoba.

"Kita tahu juga banyak oknum aparat penegak hukum kita yang di dalamnya. Ini menjadi catatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka," tutur Presiden.