Salin Artikel

Kemenlu Konfirmasi 1 WNI Meninggal Dunia Usai Hanyut saat Banjir di Hongkong

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengonfirmasi bahwa warga Indonesia yang hanyut akibat banjir di Hongkong telah meninggal dunia.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha menyampaikan, informasi itu diterima KJRI Hongkong dari otoritas setempat pada tanggal 9 September 2023.

"Pada Sabtu siang hari tanggal 9 September 2023, KJRI Hongkong mendapat informasi dari otoritas Hongkong bahwa DI (inisial) telah ditemukan dalam keadaan meninggal," kata Judha kepada wartawan, Sabtu (9/9/2023).

Judha menyampaikan, awalnya DI dilaporkan hanyut akibat banjir yang melanda Hongkong selama 7 dan 8 September 2023.

Saat ini, jenazah telah dievakuasi dan berada di RS Hongkong.

"KJRI Hongkong telah menyampaikan kabar duka ini kepada pihak keluarga di Blitar, Jawa Timur," tutur dia.

Lebih lanjut Judha menyatakan, KJRI bersama pihak majikan dan agensi tenaga kerja akan memfasilitasi pemulangan jenazah ke Indonesia.

"Almarhum DI tercatat sebagai pekerja migran Indonesia di Hongkong sejak 2016 dan bekerja sebagai gardener," tutur Judha.

Sebelumnya diberitakan, hujan deras mengguyur Hong Kong pada Jumat (8/9/2023), menyebabkan banjir yang meluas di seluruh kota yang padat penduduknya.

Banjir juga menenggelamkan jalan-jalan, pusat perbelanjaan dan stasiun metro, sementara pihak berwenang menutup sekolah dan meminta para pekerja untuk tetap tinggal di rumah.

Wilayah administratif khusus China ini mengalami curah hujan tertinggi dalam 1 jam sejak pencatatan dimulai 140 tahun yang lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/09/19234801/kemenlu-konfirmasi-1-wni-meninggal-dunia-usai-hanyut-saat-banjir-di-hongkong

Terkini Lainnya

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke