Sebut “Kejaksaan Sarang Mafia”, Alvin Lim Jadi Tersangka Ujaran Kebencian

"Dari penyidikan kita juga sudah melakukan penetapan tersangka terhadap saudara AL," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Adapun, Alvin menjadi tersangka ujaran kebencian atas pernyataannya yang menyebut "Kejaksaan sebagai sarang mafia".

“Kata-katanya di antaranya menyebutkan bahwa di salah satu institusi (Kejaksaan) merupakan sarang mafia,” ujarnya.

Adi Vivid menjelaskan, dalam kasus ini, polisi menerima delapan laporan polisi. Laporan polisi itu awalnya diterima jajaran Polda kemudian ditarik dan ditangani oleh Bareskrim.

Lebih lanjut, Adi Vivid menekankan proses penetapan tersangka sudah dilakukan sesuai prosedur penyelidikan dan penyidikan.

Dia mengatakan, setidaknya sudah ada total 28 saksi dan ahli yang telah diperiksa oleh penyidik.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 28 orang dan selanjutnya kami juga sudah melaksanakan pemeriksaan saksi atau permintaan keterangan terhadap saksi ahli sebanyak delapan," kata dia.

Dalam perkara ini, Alvin dijerat dengan Pasal 45a Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 dan atau Pasal 45 Ayat 3 Juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 14 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Salah satu laporan kepada Avin masuk ke Polda Metro Jaya. Alvin dilaporkan terkait unggahan video yang menyebutkan bahwa Kejagung sarang mafia.

Alvin dilaporkan oleh Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 20 September 2022 dan teregistrasi dengan nomor LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Laporannya telah diterima oleh Polda Metro Jaya terkait dengan unggahan video di akun channel YouTube Alvin Lim, Quotient TV," ujar Jaksa Yadyn selaku perwakilan Persaja wilayah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Lewat konten yang berjudul "Kejagung Sarang Mafia", lanjut Yadyn, Alvin seakan mendiskreditkan Institusi Kejaksaan Agung dengan pernyataan yang tidak disertai bukti-bukti.

"Kami pandang sebagai suatu kebohongan publik dengan menyampaikan asumsi-asumsi untuk mempengaruhi masyarakat," ungkap dia.

"Dengan mendiskreditkan kejaksaan sebagai institusi dan jaksa sebagai personal, tanpa disertai fakta hukum dan alat bukti," sambung dia.