Salin Artikel

Saksi Ahli Meringankan Lukas Enembe Sebut Kasus Gratifikasi Sangat Berisiko kalau Hanya Analisis Rekening

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Keuangan Negara serta Ahli Hukum Perhitungan Kerugian Negara dan Pemeriksa Investigasi, Hernold Ferry Makawimbang, berpendapat, kasus gratifikasi sulit dibuktikan jika hanya melalui analisis rekening.

Hal ini diungkapkan Hernold dalam sidang lanjutan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe di PN Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023). Hernold dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan dalam sidang kasus suap dan gratifikasi Lukas.

"Kalau analisis rekening itu sangat sensitif. Tapi kalau tertangkap tangan tidak bisa dibantah, uang ini ada dari siapa yang memberikan dan siapa yang menerima. Tapi, kalau analisis rekening dari mana, ini sangat berisiko salah analisis dan informasi," kata Hernold menjawab pertanyaan penasihat hukum dalam sidang lanjutan, Rabu.

Hernold menuturkan, barang bukti yang menjadi penguat dakwaan harus terukur dan relevan, serta dibuktikan di dalam pengadilan.

Ia lantas mencontohkan kerja-kerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK melakukan investigasi maka hasil analisis rekening baru merupakan informasi awal yang perlu dibuktikan lebih lanjut.

"Harus kita buktikan lebih dalam lagi tentang bendanya, barangnya, kemudian bagaimana dia berikan, apa yang dia terima," bebernya.

"Jadi walaupun BPK menyimpulkan tentang pengelolaan keuangan negara, tetapi ini bisa saja bagian dari perbuatan melawan hukum di Pasal 14 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 13 tentang Kesimpulan Kerugian Negara," imbuh dia.

Lebih lanjut, Hernold menceritakan pengalamannya dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan. Pemberian yang dikategorikan sebagai hadiah atau suap tidak bisa dibuktikan jika tidak ada bendanya.

Oleh karena itu, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lebih relevan karena bukti berupa uang maupun bukti lainnya ditemukan dalam TKP.

"Jadi harus terukur, yang relevan, admissible, enggak bisa kita mengira-ngira. Kalau tidak ada bukti, itu sangat berisiko dalam suatu pengungkapan bukti kasus. Jadi harus ada bukti yang relevan dan admissible, yang terukur," jelas dia.

Sebagai informasi, Gubernur nonaktif Papua tersebut didakwa telah menerima suap dengan total Rp 45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Lukas Enembe didakwa dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain suap dan gratifikasi, Lukas Enembe juga dijerat kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Untuk kasus TPPU, saat ini sedang bergulir di tahap penyidikan di KPK. Belakangan, Lembaga antikorupsi mengatakan bahwa Lukas Enembe juga akan dijerat dengan dugaan korupsi penyalahgunaan dana operasional Gubernur.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/13221711/saksi-ahli-meringankan-lukas-enembe-sebut-kasus-gratifikasi-sangat-berisiko

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke