Salin Artikel

Hasto Sebut Pernyataan Megawati Soal Minta Jokowi Bubarkan KPK Dipelintir

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meluruskan pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal pernah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, pernyataan Megawati itu justru diasumsikan berbeda. Megawati tak bermaksud mengusulkan kepada Jokowi untuk menghapus KPK.

"Itu dipelintir. Jadi pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau lah yang mendirikan KPK. Supaya pemberantasan korupsi itu terus menerus dilakukan, dengan segala upaya," kata Hasto ditemui di kawasan Yogyakarta, Selasa (22/8/2023) usai menghadiri acara deklarasi relawan Ganjar Pranowo dari kaum intelektual Yogyakarta.

Meski begitu, sebut dia, Megawati menilai masih ditemukan sejumlah persoalan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Oleh sebab itu, Megawati mengingatkan agar KPK tak hanya sekadar komisi tetapi harus bersungguh-sungguh berantas korupsi.

"Maka harus ada satu upaya yang lebih sungguh-sungguh, dan ini juga menjadi komitmen dari seluruh pemimpin nasional hingga seluruh anak bangsa di dalam mencegah korupsi," jelas Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini menyatakan hal itu setelah mengonfirmasi kepada Megawati secara langsung.

Megawati mengklaim, menurutnya bahwa yang diberitakan media massa kurang tepat karena menyebut dirinya mengusulkan kepada presiden untuk membubarkan KPK.

"Sama sekali tidak benar, karena beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif'," kata Megawati di The Tribrata, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik.

Ketua Umum PDI-P ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK.

"Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat," kata Megawati.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/22/22421151/hasto-sebut-pernyataan-megawati-soal-minta-jokowi-bubarkan-kpk-dipelintir

Terkini Lainnya

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke