Muncul Gugatan Syarat Usia Maksimal Capres, Kubu Prabowo Contohkan Pemimpin Gaek Dunia

Andre mencontohkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden terpilih sebagai presiden ketika usianya sudah kepala tujuh, begitu pula dengan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad yang berusia 92 saat dilantik menjadi PM untuk kedua kalinya.

"Ada Joe Biden yang sudah umur 79 tahun, 80, bahkan ada perdana menteri usia 90 tahun lebih dan tidak ada pembatasan umur itu selama kandidat masih sehat dan mampu bekerja," kata Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Hal ini ia sampaikan merespons permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar ada pembatasan usia maksimum calon presiden yang dianggap menyasar kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Andre menghormati adanya gugatan tersebut, tetapi ia mengingatkan bahwa Prabowo juga punya hak untuk maju sebagai calon presiden.

"Monggo silakan, tapi kan juga hak kosntitusi Pak Prabowo untuk maju dalam kontestasi ini dan di seluruh dunia malah tidak ada pembatasan usia mana yang jadi calon presiden atau apa," kata dia.

Andre pun enggan berandai-andai mengenai anggapan bahwa uji materi tersebut sengaja diajukan untuk menjegal pencalonan Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Itu sekali lagi hak para pihak lain yang ingin mencegah mencegat Pak Pabowo, ya kami hormati, apakah mumgkin karena mereka khawatir, itu silakan masyarakat menafsirkan," kata Andre.

Syarat usia maksimum capres digugat

Bakal calon presiden Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN, Prabowo Subianto, berpotensi gagal maju capres, jika rentetan uji materi atas syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden ke MK beberapa hari terakhir ini dikabulkan majelis hakim kelak.

Sedikitnya ada tiga permohonan yang diajukan dengan lima pokok perkara. Ketiganya belum mendapatkan nomor perkara sejauh ini.

Tiga permohonan itu dilayangkan kubu yang terdiri dari 98 advokat dan seorang advokat dari Jawa Timur Rudy Hartono pada Jumat (18/8/2023) serta anggota Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gulfino Guevaratto pada Senin (21/8/2023).

Benang merah dari tiga permohonan itu adalah gugatan agar MK membatasi usia maksimum capres-cawapres yang tidak diatur di dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pasal 169 huruf q hanya mengatur usia minimum capres-cawapres 40 tahun. Rudy Hartono, misalnya, menginginkan agar capres yang ikut kontestasi berusia tidak lebih dari 70 tahun.

Ia menilai, pengaturan usia maksimum ini tak terpisahkan dari syarat lain pengajuan capres-cawapres, yaitu "mampu secara jasmani dan rohani".

"Dalam kenyataannya, kemampuan jasmani dan rohani dipengaruhi oleh kematangan usia (batas usia minimal) serta masa usia produktif seseorang (batas usia maksimal)," jelas Rudy dalam permohonannya.

Senada, permohonan dari 98 advokat juga menginginkan supaya capres tidak lebih dari 70 tahun.

Untuk diketahui, saat ini usia ketiga capres yaitu Prabowo (71 tahun), Ganjar Pranowo (54 tahun), dan Anies Baswedan (54 tahun).

Syarat capres tak langgar HAM

Kubu 98 advokat, dalam pokok permohonan keduanya, juga menginginkan agar MK mengubah Pasal 169 huruf d UU Pemilu guna melarang pelanggar HAM maju sebagai capres.

Dalam petitum gugatannya, mereka meminta supaya larangan itu berbunyi, "tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi, serta tindak pidana berat lainnya".

Mereka menyinggung bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satu di antaranya adalah Kerusuhan Mei 1998.

Ini berpotensi menyasar Prabowo yang pernah dipecat TNI. Prabowo sebelumnya adalah Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi Tim Mawar, tim yang diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997-1998.

Sementara itu, Gulfino meminta MK membatasi kesempatan seseorang maju sebagai capres atau cawapres hanya 2 kali. Jika dikabulkan, ini tentu bakal menjerat Prabowo yang sudah 2 kali keok dari Joko Widodo pada 2014 dan 2019.