Skema Kemitraan dalam UU Cipta Kerja Pastikan Pembangunan Ekonomi Bangsa Sesuai Falsafah Pancasila

Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2021 lalu.

Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi meminta agar kemiskinan ekstrem atau extreme poverty pada 2024 dapat mencapai nol persen.

Untuk mencapai target itu, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem terintegrasi diperlukan, di antaranya melalui akselerasi implementasi skema kemitraan.

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Gunawan Sumodiningrat mengatakan, Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pemerintah Indonesia harus memajukan kesejahteraan umum dengan segala upayanya melalui langkah-langkah kebijakan yang konkret seperti kemitraan.

"Memang ada berbagai macam pemahaman kemitraan, ada kemitraan yang transisional, transaksional, dan bermacam-macam itu sifat manusia yang berbeda-beda. (Meski demikian), harus menjadi satu Bineka Tunggal Ika," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Gunawan dalam wawancara bertema “Kemitraan dan Perekonomian Sesuai Falsafah Pancasila,” yang disiarkan melalui channel YouTube Satuan Tugas (Satgas) Cipta Kerja, Senin (14/8/2023).

Ia mengatakan, kemitraan sudah ditunjukkan manusia ketika memahami Pancasila bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri.

Kemitraan yang dimaksud yaitu kemitraan manusia dengan Tuhannya dan kemitraan manusia dengan sesama manusia.

"Untuk mengoptimalkan pola-pola kemitraan ini yang pertama (harus dilakukan) adalah perubahan pola pikir, sadar bahwa manusia itu paling sempurna. Pembangunan itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, jadi yang membangun itu rakyatnya," ucap Gunawan.

Menurutnya, rakyat bisa bersama-sama membentuk pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita bersama.

Oleh karena itu, sebut Gunawan, kemitraan diperlukan manusia atau masyarakat karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri.

"Kalau dalam ekonomi namanya mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu gagal, maka dibentuklah pemerintahan untuk bisa menjaga keseimbangan. Jadi pemerintah harus memahami Pancasila dengan benar, dari segi filsafat dulu," katanya.

Menurut Gunawan, pemerintah harus bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa menghidupi dirinya sendiri.

Sebab, pemerintah hanya berperan dalam melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat.

"Jadi pemerintah tugasnya memfasilitasi saja," imbuh Gunawan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa UU Ciptaker merupakan suatu peraturan yang menciptakan kesempatan kerja.

"Artinya orang hidup itu harus kerja, harus untung, harus nabung. Tabungannya jadi investasi, investasinya jadi teknologi, teknologinya untuk inovasi, dan inovasi untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Itu yang ditanamkan. Jadi mengubah dulu pola pikirnya," ucap Gunawan.