Salin Artikel

Wapres Minta Seleksi Pegawai BUMN Lebih Ketat, Jangan Ada Kebobolan seperti Kasus KAI

Ma'ruf Amin tidak ingin proses seleksi itu kebobolan dengan menerima pegawai yang terpapar ideologi terorisme seperti yang terjadi pada kasus DE, pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini berstatus tersangka kasus terorisme.

"Saya (harap) ke depan tidak ada lagi yang lolos seperti itu. Oleh karena itu, seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi (ketat)," kata Ma'ruf Amin di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Ma'ruf mengatakan, sebenarnya sudah ada proses screening dalam setiap rekrutmen pegawai BUMN maupun ASN untuk memgecek latar belakang para calon pegawai.

Namun, menurut Ma'ruf, kasus DE memperlihatkan bahwa ada kemungkinan kebobolan dalam proses tersebut sehingga orang yang terpapar terorisme tetap diterima menjadi pegawai BUMN.

"Ketika dia masuk menjadi pegawai, ini di-screening betul supaya memang harus dipastikan bahwa tidak terpapar. Oleh karena itu, mungkin ini ada yang lolos," ujarnya.

Di samping itu, Ma'ruf Amin mengapresiasi gerak cepat Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang telah menangkap DE sebelum melakukan aksi teror.

"Syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum banyak, belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif. Kita sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan," katanya.

DE merupakan salah satu pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang aktif melakukan propaganda di media sosial Facebook menyebarkan motivasi untuk jihad.

Dalam penangkapan dan penggeledahan, tim Densus 88 Polri mengamankan sejumlah bukti, yakni sejumlah identitas diri hingga belasan senjata api berserta amunisinya.

Pihak Densus 88 mengungkapkan, DE yang kini berstatus tersangka sudah terafiliasi kelompok terorisme selama 13 tahun.

DE juga disebut lebih dahulu menjadi pengikut Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan ISIS sebelum menjadi pegawai PT KAI.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/15/15514321/wapres-minta-seleksi-pegawai-bumn-lebih-ketat-jangan-ada-kebobolan-seperti

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke