Dorong Revisi UU Pemilu Terkait Batas Usia Capres, PKS: Jangan Seret MK Keluar Kewenangannya

Ia mengatakan tidak sepakat jika kewenangan membuat atau mengubah UU yang dimiliki DPR dan Pemerintah justru dipasrahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Serahkan ke DPR. Karena itu masuk substansi. Jangan seret MK keluar kewenangannya sebagai negative legislators," kata Mardani kepada Kompas.com, Jumat (4/8/2023).

Mardani mengingatkan bahwa semua urusan negara bisa repot jika MK ikut campur, terutama substansi UU.

Ia mengaku setuju dengan pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang menangkap sinyal DPR dan pemerintah malu-malu kucing karena seolah melempar bola panas ke majelis hakim padahal memiliki wewenang untuk merevisi UU.

"(Apa yang disampaikan) MK benar," ujar Mardani.

Terkait usia 35 tahun, Mardani mengatakan bahwa partainya tak ambil pusing.

Namun, tak dipungkirinya di banyak negara sudah memiliki pemimpin berkualitas di usia muda.

Ia lantas mencontohkan sejumlah tokoh pemimpin Negara berusia muda, seperti PM Jacindra Arden di Selandia Baru, atau PM Trudeau di Kanada.

"Wajar syarat usia turun. Tapi di angka berapa, biar itu jadi domain DPR dan Pemerintah. Karena masuk dalam substansi. Hak pembuat Undang-Undang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah kompak memberi sinyal setuju agar batas minimum usia calon presiden dan wakil presiden turun dari 40 ke 35 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.

Sinyal ini tampak dalam keterangan masing-masing yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023 terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 Juli 2023.

DPR diwakili anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman.

DPR dan pemerintah sama-sama menyinggung putusan MK terdahulu, yakni nomor perkara 15/PUU-V/2007 dan 58/PUU-XVII/2019, yang pada intinya menegaskan bahwa batas usia capres dan cawapres merupakan ranah pembentuk undang-undang (open legal policy).

Sebab, Konstitusi UUD 1945 tidak mengatur sama sekali batasan-batasan itu.

Dalam pandangannya, DPR menyinggung bahwa perubahan dinamika ketatanegaraan perlu dipahami oleh capres sebagai calon penguasa tertinggi suatu negara, sehingga yang bersangkutan perlu memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

DPR juga menyinggung bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk produktif akan sangat berperan dalam beberapa tahun mendatang.

"Oleh sebab itu, penduduk usia produktif dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di antaranya untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres," kata Habiburokhman saat membacakan pandangan DPR.