Salin Artikel

Jusuf Kalla Ingin Airlangga Bisa Jadi Cawapres Prabowo atau Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla ingin Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 Airlangga Hartarto bisa maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Pemilu 2024.

Jusuf Kalla menduga, kemungkinan Golkar adalah mengajukan bakal RI-2 untuk bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bacapres PDI-P Ganjar Pranowo.

“Hanya antara (jadi bacawapres) Ganjar dan Prabowo. Tapi, karena partai besar yang mempunyai juga kemampuan atau pun hak untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil,” ujar Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

“Saya kira itu harapannya (Golkar) untuk masuk dalam cawapres. (Meskipun) saya sendiri tidak terlibat, tidak mengetahui banyak isi negosiasi,” sambung dia.

Dia mengatakan, saat ini internal Golkar harus solid dan mendukung kepemimpinan Airlangga.

Ia pun tak sepakat jika ada pihak yang menganggap Airlangga tak laku dijual atau bisa dipilih oleh masyarakat.

“Siapa sih yang bisa memastikan, siapa yang terpilih? Yang penting terpilih dalam artian legislatifnya atau eksekutifnya kalau kita bersatu,” ucap dia.

Kalla mengatakan, dirinya tak ingin Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga. Sebab, menurutnya,partai beringin harus menunjukan kekompakan untuk bisa memenangkan Pemilu 2024.

“Saya sangat tidak setuju (munaslub), karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar,” tutur dia.

Adapun saat ini Golkar belum menentukan langkah untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mulanya, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, PPP telah menyatakan untuk bergabung dengan PDI-P guna mendukung Ganjar pada pilpres mendatang.

Beberapa kali, Airlangga juga sempat menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo dan Golkar mendorong pembentukan koalisi besar agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu bisa maju sebagai bacawapres.

Akan tetapi, saat ini Golkar justru membentuk tim teknis dengan PDI-P untuk membahas rencana kerja sama politik setelah Airlangga bertemu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Kamis (27/7/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/31/16562001/jusuf-kalla-ingin-airlangga-bisa-jadi-cawapres-prabowo-atau-ganjar

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke