Salin Artikel

Minta Airlangga Mundur Setelah Diperiksa Kejagung, Ridwan Hisjam Sebut daripada Merusak Partai

Menurutnya, Airlangga tidak bisa disebut bersih dari dugaan korupsi setelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 24 Juli 2023.

“Kalau sudah dipanggil oleh kejaksaan (selama) 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?” ujar Ridwan Hisjam di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Ia juga mengklaim bahwa banyak mendapatkan telepon dari beberapa Ketua DPD Golkar yang mengaku mendapatkan arahan dari DPP untuk terus mendukung Airlangga di tengah dorongan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

“(beberapa Ketua DPD Golkar) kan junior-junior saya semua itu. Jadi, jangan ada dusta di antara kita,” katanya.

Ridwan lantas menantang para Ketua DPD Golkar untuk berani bersuara dan menentang kepemimpinan Airlangga.

Ia meyakini bahwa Partai Golkar bakal mengalami penurunan suara jika terus dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.

“Ya silahkan dua pertiga (DPD Golkar) pertahankan Airlangga, hancur mereka semua. (Elektabilitas) Golkar bukan tiga sampai enam persen, tapi (bakal) turun di bawah empat persen, jadi partai gurem,” ujarnya.

Diketahui, wacana munaslub terus didorong oleh sejumlah politisi senior Partai Golkar.

Belakangan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi pengganti Airlangga sebagai Ketua Umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ini juga menegaskan tidak ingin berbenturan dengan Airlangga.

Sementara itu, Airlangga diketahui diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunan tahun 2021.

Airlangga diperiksa pada 24 Juli 2023, dalam kapasitas sebagai saksi untuk tiga tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/19365281/minta-airlangga-mundur-setelah-diperiksa-kejagung-ridwan-hisjam-sebut

Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke